SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI ke Kalimantan Timur dinilai akan mempercepat pemerataan penduduk dan membuat kesejahteraan penduduk mudah tercapai.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli kepada media ini Rabu (4/9) pagi mengatakan seandainya IKN digeser ke Kalimantan Timur, maka pola migrasi penduduk berubah. Apabila berubah maka pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat. Sehingga kesejahteraan akan lebih cepat dari sisi kajian kependudukan.
Eri mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di beberapa negara umumnya tergantung pada kesempatan bonus demografinya. Setelah bonus demografi tercapai, selanjutnya akan terjadi jendela peluang (window of opportunity), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu rasio ketergantungan 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi selama 10 tahun dari 2020 sampai dengan tahun 2030.
Penurunan rasio ini disebabkan menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit.
“Sebuah kondisi struktur umur penduduk yang nyaman dan ideal untuk melaksanakan pembangunan, untuk investasi peningkatan kualitas anak dan persiapan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup lanjut usia di masa depan,” katanya.
Pastinya, kata dia, pemerintah harus mengutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Sehingga kedepanya perkembangan satu wilayah sudah bisa direncanakan. Termasuk bentuk antisipasinya jika terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.
Apapun yang dilakukan dengan pemindahan ibu kota ini, sudah seharusnya memberikan dampak yang positif masyarakat Kaltim. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya pembinaan gedung dan kantor administrasi pemerintahan, tetapi di dalamnya ada hal penting. Dari itu semua yakni pemindahan penduduk.
“Yang pertama adalah pemindahan para pegawai dari Kementerian lembaga yang diperkirakan sekitar 600 ribu jiwa kemudian disusul para keluarganya.
Hal-hal itu yang harus dipersiapkan sebelum nanti sektor jasa juga akan masuk kemudian sektor produksi,” kata Eli.
Menurut dia, Jika semuanya tidak direncanakan dalam satu konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka masalah seperti yang terjadi di Jakarta akan terus terulang. (maman)
