SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi menyampaikan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) menuju Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara memberikan dampak terhadap kota penyangga. Hal ini kemudian mengundang tanggapan, Subandi meminta agar Pemkot Samarinda bisa melobi pemerintah pusat dan tidak menyebabkan terjadi ketimpangan antara pembangunan IKN dengan Kota penyangga.
“Melobi pemerintah pusat agar tidak terjadi ketimpangan. Pusat harus memperhatikan itu. Dulu Mendagri ketika kami diundang, minta presentasi dari masing-masing kota penyangga. Bahkan disuruh bikin RAB. Mereka siap mensuport anggaran,” ujar Subandi.
Ia kemudian mendorong agar Pemkot Samarinda temukan presentasi mengenai kebutuhan pembangunan yang ada di Samarinda. Selain itu turut meminta agar Pemkot Samarinda menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengenai usulan tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar membantu gerak pembangunan di Kota Tepian. Hal ini juga agar beban APBD Kota Samarinda tidak terlalu membengkak di kemudian hari.
“Kota Samarinda telah mendapatkan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapat support anggaran dari pusat guna pembangunan infrastruktur di Kota Tepian,” lanjutnya.
Subandi juga menyampaikan harapannya agar Kota Samarinda dapat menopang potensi pertumbuhan penduduk menjelang IKN. Sekaligus, mengembangkan potensi Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Diketahui kemudian, sejumlah proyek besar diketahui tengah direncanakan Pemkot Samarinda di tahun 2023 hingga tahun 2024. Antara lain, pembangunan Sky Train Samarinda hingga pembangunan terowongan Samarinda. Pembangunan tersebut berpotensi untuk bersinergi dengan rencana pembangunan kawasan IKN, dapat dibicarakan kepada pemerintah pusat. Terutama dalam membangun akses jalan lintas menuju kawasan IKN nantinya.
Serta dilakukannya sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana kepala daerah di Samarinda.
“Walikota juga sudah ada rencana kereta cepatnya. Jalan lintas yang mengakses IKN tentunya tidak hanya jalan rumah sakit termasuk perguruan tinggi dalam rangka menopang pertumbuhan penduduk itu,” pungkas Subandi. (ADV)
