SAMARINDA – Wacana penambahan bahasa Prancis dalam pembelajaran di sekolah dinilai memerlukan dasar regulasi yang jelas sebelum dapat diterapkan di daerah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie.
Menurut Novan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kejelasan regulasi tentunya penting karena berkaitan dengan kurikulum, tenaga pengajar, hingga alokasi anggaran,” ujar Novan, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa penambahan mata pelajaran baru tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa adanya landasan hukum maupun petunjuk pelaksanaan yang jelas dari kementerian terkait.
“Kalau bicara implementasi, tentu harus ada dasar yang jelas. Minimal surat edaran atau regulasi dari kementerian yang mengatur mengenai penambahan kurikulum bahasa asing tersebut,” ujarnya.
Novan mengatakan, kebijakan itu nantinya juga akan berdampak pada struktur pembelajaran di sekolah. Karena itu, diperlukan petunjuk yang rinci mengenai pola pelaksanaan, target sekolah, hingga tahapan penerapannya.
“Secara teknis saat ini belum sampai ke sana. Karena itu kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait,” katanya.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, Komisi IV DPRD Samarinda berencana melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna membahas kesiapan daerah menghadapi kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.
Menurut Novan, pembahasan itu penting agar pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipatif sejak dini apabila kebijakan resmi diterbitkan. “Kami akan melihat seperti apa kesiapan daerah, termasuk tenaga pengajar dan sekolah-sekolah yang nantinya menjadi sasaran program tersebut,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
