Larangan Impor Pakaian Bekas Belum Miliki Aturan Resmi

SAMARINDA – Fenomena thrift shop atau belanja barang bekas saat ini tengah mengalami tren naik daun di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda. Minat terhadap baju bekas tersebut semakin tinggi karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya tidak kalah dengan produk bermerek.

Namun, meskipun bisnis thrifting ini menarik perhatian banyak orang, pemerintah pusat memiliki kebijakan yang melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini diambil untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dari dampak negatif impor pakaian bekas.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Markaca, mengungkapkan bahwa larangan impor pakaian bekas belum memiliki aturan resmi yang berlaku di Kota Samarinda.

“Sebelumnya, presiden menyatakan larangan impor pakaian bekas, tapi ternyata di Samarinda masih banyak. Belum ada aturan permanen yang mengatur larangan impor dan jual beli thrift shop ini,” ungkap Markaca.

Dilema hadir dalam konteks ini, di mana bisnis thrift shop yang sedang naik daun ini dapat berpotensi merugikan usaha mikro lokal dan juga para pelaku bisnis thrift shop sendiri.

Ketika ada peraturan daerah (perda), maka tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak. Namun, karena larangan datang dari tingkat presiden, seharusnya sudah tidak ada lagi bisnis ini. Namun, kita belum tahu siapa yang akan menanganinya di tingkat lokal,” jelasnya. (ADV)

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker