SAMARINDA – DPRD Samarinda memberikan beberapa catatan usai melakukan hearing dengan Perumda Varia Niaga di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samaridna, Rabu (21/9/2022). Salah satunya, soal pengelolaan pembayaran parkir non tunai di ruang jalan yang menjadi percontohan, yakni Jalan KH Khalid, Jalan Diponegoro dan Jalan Panglima Batur.
DPRD Samarinda banyak menerima laporan dari masyarakat soal juru parkir yang tidak maksimal menjalankan sistem pembayaran non tunai menggunakan mesin edisi buatan Varia Niaga.
“Dewan sebelum melakukan evaluasi terhadap Varia Niaga, beberapa anggota Komisi II telah melakukan survei di lapangan. Misalnya Bu Laila dan anggota dewan lainnya. Mereka mencoba parkir di kawasan yang menjadi lokasi pengawasan Varia Niaga. Dan, ternyata juru parkir disana tidak menawarkan bayar non tunai. Mereka meminta dulu, baru juru parkir itu mengeluarkan mesin edisinya. Hal-hal itu lah yang menjadi salah satu catatan dari Komisi II dalam pertemuan tersebut,” jelas Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi, Rabu (21/9/2022).
Selanjutnya, kata dia, aksi peremanisme oleh oknum yang menguasai beberapa ruas jalan. Saat hearing tadi, kita meminta pemerinta tidak takut dengan aksi premanisme. Kan, pemerintah yang membuat aturan. Kenapa mereka harus takut. Ya, kalau memang perlu perlindungan, ada pihak dari kepolisian, yang akan melindungan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya,” tandas dia. (ADV)
