KUKAR – Keterbatasan pasokan air menjadi salah satu kendala penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi tersebut mendapat perhatian Komisi IV DPRD Kukar, yang mendorong evaluasi jaringan air dan penambahan sarana pendukung pemadam kebakaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyampaikan, persoalan itu mencuat dalam diskusi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar di Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (12/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kendala teknis yang dihadapi petugas saat menangani kebakaran menjadi bahan pembahasan.
Saat terjadi kebakaran besar, kata dia, petugas sering mengalami kesulitan memperoleh pasokan air yang cukup. Proses pengisian ulang armada pemadam membutuhkan waktu. Sebab, sejumlah jaringan pipa dilaporkan tidak memiliki aliran air yang memadai.
“Ketika terjadi kebakaran besar, petugas terkadang mengalami kekurangan air. Pengisian ulang membutuhkan waktu. Ada sejumlah pipa tidak memiliki aliran air. Ini perlu dievaluasi dan segera dicarikan solusinya,” ujar Andi Faisal, Senin (12/10/2026).
Ia menilai perbaikan jaringan distribusi air harus menjadi salah satu prioritas. Terutama di kawasan padat penduduk dan gang-gang sempit yang berpotensi menyulitkan mobilitas kendaraan pemadam kebakaran. “Kami mendorong koordinasi dengan PDAM, untuk mengevaluasi jaringan distribusi sekaligus memperluas jangkauan pasokan air. Penyediaan hidran di titik-titik strategis sangat penting, agar petugas memiliki akses sumber air ketika menghadapi keadaan darurat,” tandasnya.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Danau Aji, Tenggarong. Di wilayah tersebut, direncanakan pemasangan sekitar 20 titik hidran untuk mendukung kebutuhan air dalam penanganan kebakaran. Namun, upaya penyediaan fasilitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa penolakan sebagian masyarakat terhadap pemasangan sarana pendukung pemadam kebakaran, termasuk tandon air berkapasitas 5.000 liter.
Andi Faisal mengatakan sosialisasi kepada masyarakat perlu diperkuat, dengan melibatkan camat, lurah, forum RT, dan tokoh masyarakat. Pemahaman warga dinilai penting agar fasilitas yang dibangun dapat diterima dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. “Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, kita baru menyadari pentingnya sarana pendukung tersebut. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa fasilitas ini disiapkan untuk kepentingan bersama,” katanya.
Selain hidran, DPRD Kukar mendorong pengadaan tandon air serta kendaraan pemadam berukuran kecil dengan kapasitas tangki sekitar 1.500 hingga 3.000 liter. Armada tersebut diharapkan mampu menjangkau permukiman yang tidak dapat dilalui kendaraan pemadam berukuran besar. “Kami minta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga dapat mengkaji kebutuhan penataan kawasan rawan kebakaran sebagai dasar perencanaan program dan penganggaran tahun berikutnya,” ucap dia.
Andi Faisal menegaskan, penguatan sarana penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara terencana dan merata. Pemetaan kebutuhan tidak hanya menyasar Tenggarong, tetapi juga wilayah lain, seperti Muara Muntai, Kota Bangun, Anggana, dan Muara Badak. “Kami berharap sinergi pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, dan instansi terkait dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah Kukar,” tutupnya. (adv/ar/dprd kukar)
Editor : Abdul Rahman
