SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong perubahan arah dalam strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya sawit, dinilai tidak lagi relevan untuk karakter wilayah Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai tren Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit menunjukkan kecenderungan menurun dan tidak bisa dijadikan tumpuan utama ke depan.
“Kalau dibandingkan daerah seperti Kutai Timur atau Kutai Kartanegara, kita memang bukan wilayah pertanian. Jadi tidak bisa berharap banyak dari sawit,” ujarnya, Rabu (22/4/2026)
Sebaliknya, ia melihat kekuatan Samarinda justru berada pada sektor jasa dan aktivitas usaha masyarakat yang jumlahnya terus berkembang.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 150 ribu unit usaha yang teridentifikasi, termasuk dari platform digital seperti Google Maps. Namun, hanya sekitar 122 ribu yang tercatat secara resmi, dan sekitar 72 ribu yang telah memiliki klasifikasi usaha (KBLI). “Ini potensi besar. Kalau dimaksimalkan, bisa menjadi sumber PAD yang signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar optimalisasi potensi tersebut dilakukan dengan pendekatan yang tidak memberatkan pelaku usaha. “Yang penting berkeadilan. Jangan sampai kita kejar PAD, tapi masyarakat malah terbebani,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sektor perdagangan dan jasa perlu menjadi fokus utama mengingat peluang besar yang dimiliki sektor ini. “Dengan strategi yang tepat tentunya sektor perdagangan dan jasa mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” tutupnya. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
