KUTAI KARTANEGARA – Pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak boleh dilakukan oleh satu orang atau kelompok saja namun harus dilakukan dengan secara bersamaan. Dan, tugas para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah untuk dapat membuat kebijakan dan program sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dari data P3KE yang dianalisis, ternyata antara kelurga kemiskinan ekstrem dengan stunting itu memang berkaitan erat. Jadi, penanganan kedua isu tersebut dapat saling melengkapi berpedoman dari data P3KE.
Hal itulah yang menjadi konsen Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah untuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten terluas di Kalimantan Timur ini. Meski ditengah hiruk-pikuk dinamika politik menjelang Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024, Bupati dengan program andalan “Kukar Idaman” ini berjanji akan menutaskan masalah Stanting dan kemiskinan ekstrim di Kukar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar, Sunggono mengatakan upaya Pemkab Kukar di bawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah, sukses membawa kabupaten ini bebas dari kemiskinan ekstrem. Berbagai program lintas sektoral telah dirancang dan dijalankan dengan penuh dedikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari data yang akurat berdasarkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang terus menerus diupayakan, semuanya berkontribusi pada pencapaian luar biasa ini.
“Kami tidak hanya fokus pada angka, tetapi pada peningkatan kualitas hidup. Mereka yang dulunya miskin karena konsumsi harian yang rendah, kini merasakan peningkatan pendapatan yang nyata,” kata Sunggono, Senin (20/5/2024).
Hal ini sesuai komitmen Edi Damansyah membawa Kukar menorehkan tinta emas. Yakni menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka 0 persen dan menurunkan angka stunting menjadi 17,6 persen di tahun 2023.
Status Kukar yang kini bebas dari kemiskinan ekstrem diungkap oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, yang tertuang dalam Surat Pmeberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang diturunkan pada Februari 2024 lalu.
Hasilnya, Kukar yang pada 2022 dilaporkan terdapat 11,48 ribu jiwa (1,45 persen) masyarakat kategori kemiskinan ekstrem, menjadi 0 pada 2023 lalu.
Adapun angka tersebut adalah estimasi yang dihitung khusus oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, untuk menjadi rujukan internal bagi pemerintah daerah, terutama sebagai alat bantu melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemsikian ekstrem atau PPKE.
Pemerintah pusat menetapkan target ambisius: kemiskinan ekstrim harus nol persen pada tahun 2024. Namun, Kukar, dengan kerja keras dan komitmen bersama, telah melampaui target tersebut satu tahun lebih awal. Bahkan, penurunan angka stunting menjadi 17,6 persen pada 2023, dari sebelumnya 27,1 persen, merupakan pencapaian tertinggi di Kalimantan Timur, dan jauh di bawah angka provinsi (22,9 persen).
Keberhasilan ini tak lepas dari peran Bupati Edi Damansyah yang selalu mengingatkan jajarannya untuk terus mengawal dan memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan. “Capaian ini adalah buah dari kerja keras semua pihak. Bupati Edi Damansyah selalu mengingatkan kami untuk terus mengawal dan memastikan data ini mencerminkan realitas di lapangan,” jelas Sunggono.
Pencapaian ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Kukar. Namun, pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah bagi setiap warga Kukar.
Pemkab, di bawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah, akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan tidak ada lagi warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim atau mengalami stunting. (ADV/DISKOMINFO KUKAR)
