SAMARINDA – Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemkot menyiapkan pendidikan vokasi. Baik di tingkat SMK maupun Perguruan Tinggi (PT).
Hal itu tentu saja ada alasannya. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, bahwa sertifikasi pendidikan vokasi itu mahal. Mereka harus keluar daerah untuk ujian. Atau mereka mengikuti pelatihan di luar daerah. Kemudian mendapat sertifikasi.
“Seperti di Samarinda. Ada sekolah pelayaran. Tetapi tidak menyiapkan sertifikasi. Kalau mereka mau mendapatkan sertifikasi, maka ke Makasar atau Surabaya. Padahal kita punya sekolah tingginya,” jelas dia.
Menurut dia, kehadiran lapangan pekerjaan bagi disabilitas juga belum terimplementasi dengan baik.
“Meski sudah dipayungi Undang-Undang. Dimana setiap perusahaan harus menyiapkan setidaknya 1% untuk disabilitas. Namun masih banyak disabilitas belum mendapat akses ke perguruan tinggi,” kata dia.
Sehingga setelah sekolah, kata dia, mereka harus mengejar pelatihan keterampilan. Padahal mereka punya hak sama untuk pendidikan maupun pekerjaan.
“Kampus juga perlu mulai inklusif untuk akses pendidikan. Dan memudahkan akses pekerjaan bagi disabilitas,” ucap dia. (ADV)
