KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dinilai telah berhasil melakukan intervensi penanganan stunting. Sehingga, daerah lain sering melakukan studi banding ke Kukar.Saat ini, Pemkab Kukar tetap terus menggencarkan usaha menurunkan angka stunting. Dengan strategi berbasis data dan inovasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyampaikan bahwa tren penurunan stunting di Kabupaten Kukar menunjukkan hasil positif.
“Alhamdullilah, angka stunting di Kukar mengalami penurunan cukup signifikan. Pada akhir tahun 2024, angka terakhirnya mencapai 14 persen,” ungkap Sunggono pada acara serah terima Data Keluarga Berisiko Stunting bersama BKKBN Kalimantan Timur di Kantor Bupati Kukar, Kamis (13/3/2025).
Menurut dia, Pemkab Kukar telah menjalankan program dan kebijakan, untuk memastikan target penurunan stunting di Kukar terwujud. Salah satu program unggulannya, yakni Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK).
“Program ini memastikan penerima bantuan dari Pemkab Kukar berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS). Data itu beririsan dengan keluarga berisiko stunting. Sehingga intervensi dilakukan tepat sasaran,” tandas dia.
Selanjutnya, kata dia, program Raga Pantas Untuk Stunting. Program ini menjadi salah satu inovasi yang diperkuat.
“Program ini berawal dari temuan 70% kasus stunting di Kukar. Pemicunya, pola hidup orang tua. Termasuk kebiasaan merokok. Kemudian, Pemkab Kukar menerapkan pendekatan holistic, dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas dia.
Dia menyampaikan bahwa Pemkab Kukar memetakan peran dan tanggungjawab OPD. Agar, intervensi lebih terarah. “Keterkaitan antar program menjadi strategi utama, untuk memastikan penanganan stunting lebih efektif,” kata dia.
Kemudian, kata Sunggono, Program Bhakti Pantas. Ada lma indikator utama mengidentifikasi dan menangani keluarga berisiko stunting. “Pada September 2024, angka stunting di Kukar berhasil ditekan dari 27 persen menjadi 16,5 persen. Kini turun lagi menjadi 14,6 persen,” ungkap Sunggono.
Menurut dia, Pemkab Kukar melibatkan dokter anak untuk intervensi langsung. Dan telah mengalokasikan anggaran program Pemberian Makanan Bergizi (PMB), sebelum ada program MBG dari pemerintah pusat.
“Supaya kebijakan itu tepat sasaran, maka program berbasis data harus terus diperkuat. Kami juga mengusung gerakan No Stunting, sehingga kasus baru di Kukar tidak ada lagi,” jelas dia. (adv/gs/Diskominfo Kukar)
