SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda Nursobah menyampaikan bahwa partai politik (parpol) merupakan salah satu pilar sistem demokrasi. Parpol merupakan instrument kekuatan bangsa selain eksekutif sebagai pelaku pemerintah dan yudikatif sebagai pondasi hukum untuk bangsa. “Kalau eksekutif di uji kebangsaannya untuk menjadikan rakyat sejahtera. Maka, yudikatif di uji dengan keputusannya yang mampu memberi rasa adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, partai politik harus menjadi kontributor pemimpin bangsa yang mampu mengelola isu dan struktur negara dan pasar dunia dalam kontruksi kepemimpinan yang hebat, smart dan membawa solusi konkrit bagi semua masalah bangsa,” jelas Nursobah, kemarin.
Saat ini, kata dia, masih beredar implementasi cocoklogi tokoh dan calon antara simbol merah, putih, hijau, biru, orange dan aneka warna untuk nusantara. “Semua saling buka kartu truff dalam metodogi survei sambil mempertaruhkan keilmuan. Apakah ada yang salah dengan semua itu? Tidak. Ilmu dan metode survei yang membedakan. Meski semua di eksposur pada ruang publik, bukan hal tabu dan keliru. Tapi beda latar belakang dan sampling dalam uji cuplik yang membedakan result atau hasil akhir yang dipaparkan,” jelas Nursobah.
Menurut dia, ada satu kepastian, yakni kebenaran isu dan getaran kegelisahan rakyat. “Semua sama, isu dan hasilnya. Saat putih hijau gabung, tak kunjung menjadi pasangan, masih timpang dan tes pasar. Satu lagi sudah declare calon, tapi belum punya tandem yang sakinah mawaddah wa rohmah nya memang belum. Karena itu prerogatif Tuhan setelah berjodoh,” kata dia.
Yang satunya, kata dia, masih terus jualan citra, nyaris berebut kursi dukungan, meski kekhawtiran untuk kehilangan trah makin ringkih dan tak cukup kuat menarik simpati di masa hidup realistis seperti saat ini. “Semua pada akhirnya akan diuji jiwa kebangsaannya. Bukan hanya personal yang sudah meroket atau sangat potensial menang. Tapi juga partai politik sebagai institusi pilar demokrasi sedang memasuki masa serius. Akankah mereka lulus dalam ujian sertifikasi kebangsaan dan pahlawan bangsa. Atau mereka terpuruk dan ditolak sertifikasi kebangsaannya yang hanya sebatas simbol. Disebabkan tak mampu menjunjung kepentingan besar bangsa diatas kepentingan primordial pribadi, kelompok dan golongannya,” tandas dia. (ADV)
