SAMARINDA – Program kampus merdeka menuai kontraversi di kalangan guru. Ini dinilai terlalu rumit dan menimbulkan kesulitan. Karena para guru didorong untuk mengembangkan kurikulum dan bahan ajar sesuai karakteristik siswa di sekolah masing-masing.
Program tersebut merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemeristekdikti).
Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan wajar dan masa adaptasi.
“Setiap ada kurikulum baru, ada aturan baru. Pasti akan ada kesulitan. Dan wajar ini. Mungkin masa adaptasi,” ucapnya.
Selama ini, kata dia, kepala sekolah diwajibkan mengikuti arahan pusat, agar sesuai kurikulum. Namun, adanya Kurikulum Merdeka Belajar, maka para pendidik diberi kebebasan mengembangkan pola pengajaran dan pola pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing.
Menurut dia, dibutuhkan kebebasan inovasi di dunia pendidikan. Karena dinilai saangat penting meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, maka harus banyak inovasi. Nah, ini boleh berkreasi. Ini tadi yang harus dibuat regulasinya, batasan-batasan inovasinya seperti apa,” tuturnya.
Dia berharap para guru dan kepala sekolah bisa lebih kreatif mengembangkan metode pengajaran dan pendidikan sesuai kebutuhan siswa. Serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. (ADV)
