SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur, H. Gamalis, secara resmi menyatakan kesiapan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) pada bulan April dan Mei 2026 mendatang.
Pernyataan ini menegaskan langkah strategis partai berlambang Ka’bah tersebut dalam melakukan penyegaran struktur organisasi di tingkat daerah. Muscab ini dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkuat mesin partai menghadapi dinamika politik di masa depan.
- Gamalis menjelaskan bahwa pelaksanaan Muscab ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan mandat konstitusional partai. Seluruh tahapan dan mekanisme pelaksanaannya wajib merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku.
“Kami telah menerima instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Oleh karena itu, DPW PPP Kaltim memastikan bahwa seluruh DPC telah melakukan persiapan matang agar Muscab berjalan sesuai koridor aturan organisasi yang ada,” ujar Gamalis dalam keterangan resminya.
Fokus utama dari Muscab kali ini adalah melakukan evaluasi kinerja kepengurusan periode sebelumnya serta memilih nakhoda baru yang akan memimpin DPC PPP di masing-masing wilayah. Gamalis menekankan pentingnya proses demokrasi internal yang sehat guna menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap partai.
“Muscab adalah kedaulatan tertinggi di tingkat cabang. Kami berharap melalui forum ini, lahir ide-ide segar dan struktur kepengurusan yang lebih solid, inklusif, dan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Pelaksanaan yang dijadwalkan pada April dan Mei 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal bagi PPP Kaltim untuk meningkatkan elektabilitas dan basis massa. Dengan selesainya Muscab tepat waktu, maka partai bisa segera fokus pada program-program kerja nyata yang menyentuh kepentingan rakyat Kalimantan Timur.
DPW PPP Kaltim juga akan menurunkan tim asistensi untuk memantau langsung jalannya Muscab di setiap kabupaten/kota, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan tim formatur maupun penetapan ketua terpilih nantinya. “Kita ingin PPP tetap menjadi wadah aspirasi umat. Konsolidasi melalui Muscab ini adalah langkah awal menuju kejayaan PPP di Kalimantan Timur,” pungkas Gamalis. (gs)
