SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai pendekatan penanganan sampah yang berjalan saat ini belum menyentuh perbaikan sistem secara menyeluruh. Kebijakan yang diambil dinilai masih bersifat jangka pendek dan belum terarah pada solusi berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, melihat pola penanganan yang ada cenderung reaktif terhadap masalah yang muncul di lapangan. Langkah-langkah seperti penggantian armada yang rusak hanya menjadi solusi instan tanpa menyelesaikan akar persoalan. “Ketika satu kendaraan rusak lalu langsung diganti, itu hanya menyelesaikan saat itu saja. Tidak menjawab persoalan ke depan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026)
Aan menekankan pentingnya penyusunan konsep besar atau blueprint dalam pengelolaan sampah, agar setiap kebijakan memiliki arah jelas dari hulu hingga hilir. Tanpa perencanaan terstruktur, maka upaya yang dilakukan hanya akan berulang pada pola sama tanpa perubahan signifikan. “Pengelolaan sampah ini tidak bisa setengah-setengah. Harus terin egrasi, karena semua saling berkaitan,” tegasnya.
Aan juga membandingkan persoalan ini dengan penanganan banjir yang membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kerja lintas sektor. “DPRD mendorong pemerintah kota mulai merumuskan sistem pengelolaan yang lebih komprehensif agar persoalan tidak terus berulang,” ucap dia.
Ia menambahkan, konsistensi dalam menjalankan konsep menjadi faktor penting agar upaya yang dilakukan benar-benar memberikan hasil. “Karena kita berbicara jangka panjang, bukan solusi sementara,” pungkas dia. (gs/ah/dtc)
Penulis: Annisa Hidayah
