SAMARINDA – Berdasarkan data yang dimiliki Komisi II DPRD Samarinda, ada sekitar 4.121 reklame di Samarinda. Dari 4.121 reklame tersebut, sebanyak 3.798 reklame yang dipungut pajak. Lalu, dari 3.789 yang dipungut pajak tersebut, hanya 15-20 reklame dengan status legal.
“Adanya ketimpangan itu, karena pengusaha tidak mau memperpanjang izin yang mesti perbaharui setiap tahun,” ucap anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah, kemarin.
Laila menyampaikan bahwa Dinas PUPR mengalami kendala untuk melakukan penertiban dan pembongkaran reklame. Salah satunya tidak adanya anggaran untuk melakukan pembongkaran.
“Saya menyarankan
“Karena pengusaha selalu menunda pembongkaran dan tetap memfungsikan reklamenya, maka saya menyarankan soal perizinan reklame, dimasukkan item perawatan atau asuransi. Ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika sewaktu-waktu terjadi kerobohan reklame, terutama reklame yang berbentuk bando,” kata dia. (ADV)
