SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan Angksa Jaya Djoerani menyoroti wacana pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim menggunakan sistem crowdfunding (urun dana dari masyarakat), yang disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
“Saya merasa aneh dengan usulan tersebut. Kenapa masyarakat dilibatkan. Ndak bisa begitu,” kata Angkasa Jaya Joerani, kemarin.
Menurut dia, masyarakat Kaltim memiliki sumbangsih besar, karena telah siap menerima keinginan Pemerintah Pusat untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Masyarakat Kaltim telah menerima perpindahan IKN. Saya rasa itu merupakan bentuk sumbangsih yang besar terhadap perpindahan IKN ke Kaltim. Nah, kenapa lagi masyarakat yang harus dibebankan,” tandas dia.
Dia menegaskan, seharusnya Pemerintah Pusat dan pihak-pihak lain, tidak termasuk masyarakat, sudah siap menanggung beban pembangunan IKN di Kaltim.
“Pemerintah harus menghargai konstribusi masyarakat saat menerima dan memberikan dukungan moril terhadap pemindahan IKN di Kaltim,” kata dia.
Seharusnya, kata dia, saat Undang-Undang (UU) IKN disahkah, maka pemerintah telah siap semuanya, termasuk pendanaan.
“Usulan pembiayaan yang melibatkan masyarakat itu menunjukkan kalau pemerintah belum siap terhadap pemindahan IKN ke Kaltim,” pungkas dia. (adv)
