SAMARINDA – Penyusunan program pembangunan daerah diingatkan agar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian indikator kinerja kepala daerah. Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai setiap program yang disusun pemerintah harus mengedepankan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai tujuan utama.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya menemukan adanya kecenderungan sejumlah program yang dikategorikan sebagai “sangat prioritas” lebih banyak berkaitan dengan indikator penilaian kinerja kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan.
“Program-program yang masuk kategori sangat prioritas di beberapa OPD ternyata berkaitan dengan indikator kinerja wali kota. Ini menjadi catatan bagi kami,” ujar Iswandi, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah memenuhi target kinerja. Namun, indikator tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan prioritas pembangunan karena kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar mampu memberikan dampak langsung bagi warga. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari capaian administrasi atau penghargaan yang diterima pemerintah daerah.
“Keberhasilan sebuah pemerintahan semestinya diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” jelasnya.
Karena itu, Iswandi berujar penyusunan program harus berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar mengejar target penilaian.
Menurutnya, evaluasi terhadap mekanisme penentuan prioritas penting dilakukan agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada kepentingan publik dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
“Jangan sampai orientasi program hanya mengejar indikator penilaian. Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program yang dijalankan pemerintah,” tegas Iswandi. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
