SAMARINDA – Suasana ruang rapat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, lantai 2, dipenuhi antusiasme saat penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 oleh Pemkot kepada DPRD Samarinda, pada 25 Agustus 2023.
Acara dihadiri itu berbagai pihak terkait. Rermasuk Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibrohim, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, dan Data dan Informasi Kota (BAPPEDALITBANG) Ananta Fathurrozi, serta Kabid Anggaran BPKAD Zuheryansyah mewakili Pemerintah Kota Samarinda.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyerahan Raperda APBD Perubahan merupakan tahapan penting dalam proses legislasi di daerah.
Proses ini harus dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan September, dan Pemkot Samarinda menunjukkan komitmen mereka terhadap percepatan proses tersebut.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Sugiyono, mengungkapkan bahwa semangat untuk mempercepat proses penyerahan Raperda ini didorong oleh kesamaan pandangan antara Pemkot dan DPRD.
“Kami ingin memastikan bahwa pembahasan APBD Perubahan dapat diselesaikan dengan cepat demi kepentingan bersama. Semakin cepat kami menyelesaikan ini, semakin baik untuk masyarakat,” ujar Sugiyono.
Sementara itu, Ibrohim dari BPKAD menjelaskan tujuan dari Pemkot dalam menyerahkan Raperda APBD Perubahan dengan cepat adalah untuk menunjukkan kesiapan merespons perubahan kebutuhan dan kondisi di Kota Samarinda.
“Proses ini adalah bagian dari tanggung jawab kami dalam mengelola keuangan daerah dengan efektif,” kata dia.
Acara penyerahan Raperda ini bukan hanya sekadar formalitas. Menurut Ananta Fathurrozi dari Bappedalitbang, setelah diterima oleh DPRD, Raperda tersebut akan dibahas secara mendalam oleh anggota DPRD.
“Ini adalah tahap dimana kami akan melakukan evaluasi dan diskusi menyeluruh mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan dalam APBD. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara Pemkot dan DPRD,” kata Ananta.
Sedangkan Zuheryansyah dari BPKAD menambahkan bahwa persetujuan bersama atas Raperda ini akan menjadi landasan pengambilan keputusan mengenai anggaran di Kota Samarinda.
“Ini adalah langkah konkret menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata dia.
Dengan semangat perubahan dan kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan DPRD, proses penyerahan dan pembahasan Raperda APBD Perubahan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Samarinda ke depan. (ADV)
