SAMARINDA – Program pemerintah akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target kegiatan atau mengatasnamakan kepentingan rakyat. Hal itu menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi.
Iswandi menilai setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat sebelum menyusun program kerja agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat.
“Saya selalu sampaikan kepada OPD, jangan membuat kegiatan yang hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi masyarakat sendiri tidak pernah meminta program itu,” kata Iswandi, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak ditentukan dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai penerima program.
Ia mencontohkan, pelaku usaha kecil umumnya lebih membutuhkan pelatihan, pendampingan usaha, akses pemasaran, hingga peningkatan kapasitas dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial.
“Kalau masyarakat maunya pelatihan, ya berikan pelatihan. Kalau mereka membutuhkan pendampingan usaha, itu yang harus diprioritaskan. Jangan membuat program berdasarkan asumsi,” ujarnya.
Iswandi mengatakan, program yang lahir dari kebutuhan masyarakat cenderung lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebaliknya, apabila kegiatan hanya dirancang berdasarkan sudut pandang pemerintah tanpa mendengar aspirasi masyarakat, potensi munculnya persoalan dalam pelaksanaan program akan semakin besar.
“Kalau program memang sesuai kebutuhan masyarakat, insyaallah tidak akan ada masalah di belakang. Tetapi kalau hanya mengatasnamakan rakyat, biasanya justru banyak persoalan yang muncul,” tutup Iswandi. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
