Kadinkes Digusur Gubernur?

NASIB Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Jaya Mualimin apes. Buntut dari berbagai masalah kesehatan yang mencuat di Kaltim akhir-akhir ini berdampak dengan jabatannya. Dia digusur alias dirotasi jadi Kepala Dinas Sosial.

Andi Muhammad Ishak yang sekarang memangku jabatan Kepala Dinas Sosial dipercaya Gubernur Rudy Mas’ud menjadi Kadis Kesehatan yang baru. Kesannya cuma tukar tempat, meski orang merasa ada sesuatu di balik pertukaran itu.

Rotasi kedua pejabat tersebut adalah bagian dari 49 pejabat Pemprov Kaltim yang dilantik Gubernur, Senin (28/9).  Di situ ada 6 Pejabat Tinggi Pratama dan 43 pejabat administrator. Acara berlangsung di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur.

Ke-6 pejabat eselon 2 itu, selain dr Jaya dan Andi Ishak, Dasmiah dari Kepala Biro Kesra menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dr Ariesanty Irawati Marhabang menjadi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD AWS, Rosjidah Rahmawati menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AWS serta dr Nurliana Adriati Noor menjadi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Kanujoso Balikpapan.

Andi Muhammad Ishak bukan orang baru di Dinkes. Karena pernah menjadi Kasubbag Perencanaan, Sekretaris Dinkes dan Plt Dinkes. Jadi seyogianya dia tak perlu penyesuaian lagi. Hanya saja dia tidak berlatar belakang dokter. Dia sarjana farmasi dan berstatus apoteker.

Meski bukan orang baru, Andi mengatakan kepada wartawan dia belum mengetahui secara detail seluruh persoalan yang tengah dihadapi Dinkes. “Saya konsolidasi dulu sambil menggali seluruh persoalan berikut solusinya,” begitu katanya.

Akan halnya tentang Jaya, ada yang menilai posisi barunya tidak terlalu tepat. “Lucu juga yang Pak Jaya jadi Kadinsos, kenapa tidak jadi Direktur RSU AWS yang lagi kosong. Bukankah beliau juga magister rumah sakit,” komentar seorang netizen.

Saat ini Direktur RSU AWS dirangkap oleh drg Jais Ahmad Jais, yang jabatan definitifnya sebagai Direktur RSU Kanujoso Djatiwibowo. Banyak pihak menilai kebijakan ini tidak efektif, karena tidak gampang bagi seorang Jais mengendalikan RSUD sama-sama type A yang berjauhan atau beda daerah.

Ketika ditanya wartawan, Gubernur Rudy Mas’ud membantah kalau dr Jaya Mualimin digusur karena ada beberapa masalah yang menerpa instansi yang dipimpinnya. Menurut dia, rotasi ini berkaitan dengan penyegaran, pengembangan wawasan serta untuk memberi kesempatan kepada ASN lainnya untuk melaksanakan kariernya.

Jaya Mualimin juga menepis isu tersebut. Malah dia berterima kasih diberi amanah baru dari Gubernur Rudy Mas’ud. “Ini tantangan baru buat saya dan saya akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis Pak Andi,” katanya kepada wartawan.

Menurutnya, penyegaran yang dilakukan Gubernur telah dibahas sejak beberapa bulan lalu. Juga sudah diterapkan kebijakan manajemen talenta. Jadi dia merasa tak kaget ketika mutasi atau rotasi dilaksanakan.

PUKULAN BUAT GUBERNUR

Awal September lalu, Gubernur Rudy Mas’ud menerima penghargaan dari Kemendagri sebagai Juara 1 Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Tingkat Provinsi se Kalimantan. Selain menerima trofi, Kaltim juga menerima hadiah uang sebesar Rp2 miliar.

Lima hari setelah menerima penghargaan itu, Gubernur dipermalukan dengan aksi demo ribuan karyawan dan tenaga kesehatan (nakes) RSU AWS. Para dokter, bidan dan perawat ikut terlibat. Mereka menuntut pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunggak selama 3 bulan dengan nilai Rp105 miliar lebih.

Gara-gara aksi ini, Gubernur mencopot Plt Direktur RSU AWS, dr Mazniati. Selain itu, buntut dari aksi demo tersebut, ada sejumlah kepala ruangan RSUD AWS diancam diberi surat peringatan (SP).

Sebelumnya pada akhir Agustus, Koalisi Pemuda Anti Korupsi Kalimantan Timur (KPAK-KT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinkes Kaltim di Jalan A Wahab Syahranie 16, Gunung Kelua.

Mereka menuntut transparansi pengelolaan anggaran serta mempertanyakan dugaan ketidakwajaran atau mark-up dalam pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp4,68 miliar yang diperuntukkan ke RSU AWS dan Kanujoso. Belum begitu jelas, apakah pengadaan itu terkait dengan orang-orang di lingkaran gubernur.

Dalam minggu-minggu ini, RSUD AWS juga dipusingkan dengan tuntutan keluarga pasien, yang menuntut kompensasi Rp5 miliar serta somasi akibat dugaan kelalaian medis dalam penanganan pasien jantung bernama Ediyanto Wongso (EW).

Pada Februari lalu, EW menjalani pemasangan ring (stent) di RSU AWS. MF adalah dokter spesialis jantung yang menanganinya. Karena kondisi EW yang memburuk pasca operasi, keluarga merujuk EW ke Mount Elizabeth Hospital, Singapura.

Ternyata dokter di sana menemukan guidewire atau kawat medis sepanjang 2 cm yang tertinggal di jatung EW.  Ini diduga akibat kelalaian dr MF ketika melaksanakan operasi pemasangan ring.

Pihak keluarga dan kuasa hukum telah melakukan 14 kali mediasi sejak April. Malah sudah dicapai kesepakatan. Tapi belakangan kesepakatan itu tidak bisa dijalankan, sehinga EW melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi.

“Tadinya dr MF menyepakati kompensasi sebesar Rp5 miliar. Tapi tidak terealisir, jadi kami mengambil langkah hukum,” kata Jafri Musa, yang ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga EW.

Pihak RSUD AWS sendiri sudah mengambil tindakan. Untuk sementara selama 6 bulan, dr MF  tidak boleh melakukan tindakan intervensi kepada para pasien lainnya.

Sementara itu hasil evaluasi dari Kemenkes, seperti dirilis Dinkes Kaltim, dr MF dinilai tidak melakukan malapraktik karena tindakan yang dilakukan dinilai sudah sesuai dengan indikasi.

Tugas Andi Muhammad Ishak sebagai Kadinkes Kaltim tidak gampang. Beberapa persoalan berat sudah di depan mata dia dan menuntut pemecahan segera.

Ada juga yang mempertanyakan peran dosen FKM Unhas, Dr Syahrir A Pasinringi (Prof Cali) yang diangkat Gubernur Rudy Mas’ud sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD AWS dan Dr Fridawaty Rivai sebagai anggota Dewas RSUD Kanujoso. “Mana peran mereka dalam membina dan mengawasi kedua RSUD itu,” tanya seorang netizen.(*)

Catatan Rizal Effendi

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker