SAMARINDA — Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sejumlah program pembangunan lingkungan hingga bantuan berbasis RT terancam berjalan lebih terbatas akibat menyusutnya kapasitas fiskal daerah tahun ini.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengungkapkan kondisi tersebut dalam pertemuan dengan warga di Kecamatan Sungai Kunjang. Ia menyebut kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Konsekuensinya tentu banyak anggaran di OPD yang berkurang, termasuk di Sekretariat Dewan dan beberapa program masyarakat,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Menurut Arif, APBD Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran Rp5 triliun lebih kini turun menjadi sekitar Rp3 triliun lebih. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan dampak efisiensi anggaran mulai terasa pada program pembangunan lingkungan dan bantuan masyarakat, termasuk dana Pro Bebaya yang selama ini menjadi salah satu andalan RT untuk membiayai kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia menilai situasi tersebut membuat pemerintah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran, tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Kita sampaikan ke warga bahwa sekarang harus benar-benar memilih program prioritas. Dengan dana terbatas, tentu tidak semua bisa langsung direalisasikan,” katanya.
Arif menegaskan DPRD tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara bertahap. Namun, fokus utama akan diberikan kepada wilayah yang belum pernah mendapatkan bantuan atau memiliki kondisi paling mendesak.
Menurutnya, keterbukaan mengenai kondisi fiskal daerah penting dilakukan agar masyarakat memahami tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Ia tidak ingin muncul harapan berlebihan terhadap realisasi seluruh program di tengah kemampuan anggaran yang terbatas.
“Jadi saya tidak mau berjanji muluk-muluk. Yang penting kita usahakan dan perjuangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, penurunan APBD dinilai menjadi tantangan serius bagi Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Karena itu, Arif berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan fiskal yang lebih kuat kepada daerah-daerah penyangga IKN agar program pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat, sementara kapasitas anggaran justru mengalami tekanan, ini harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
