SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan berbagai temuan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Kota Samarinda.
Menurut Helmi, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, lembaga legislatif tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan dukungan masyarakat untuk memperoleh data dan fakta yang terjadi di lapangan.
“DPRD ini tentu tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi untuk mendapatkan data itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau teman-teman di lapangan menemukan fakta maupun data yang memang merugikan masyarakat, silakan disampaikan kepada kami” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Ia mengatakan, laporan yang disampaikan masyarakat akan lebih efektif apabila disampaikan melalui jalur kelembagaan. Dengan begitu, setiap informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki DPRD.
Helmi menilai kolaborasi antara DPRD dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai tujuan serta benar-benar memberikan manfaat kepada warga.
“Melalui jalur lembaga inilah mungkin kita bisa tindak lanjuti. Intinya bagaimana kegiatan ini berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda” katanya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara bersama akan membantu pemerintah maupun DPRD dalam mengevaluasi berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan.
Dengan keterlibatan masyarakat, Helmi optimistis kualitas pembangunan di Kota Samarinda akan semakin baik karena setiap kebijakan dapat dikawal secara partisipatif demi kepentingan masyarakat luas. “Harapannya semakin banyak elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan daerah,” ucap Helmi. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
