SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mendorong pemerintah pusat melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah program nasional yang dinilai belum menjadi prioritas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Iswandi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali berbagai program dengan kebutuhan anggaran besar. Ia mengatakan efisiensi belanja negara akan memberikan ruang bagi pembiayaan sektor-sektor yang lebih produktif.
“Kalau kita sih sederhananya melihat bahwa ya sudah banyak program-program yang enggak jelas. Jangan tetap dilaksanakan, tapi ditunda dulu atau dirasionalisasi. Otomatis ada anggaran yang terselamatkan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Ia mencontohkan rencana rasionalisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut informasi akan menghemat sekitar Rp40 triliun. Namun, angka tersebut dinilainya masih kecil dibandingkan total anggaran program yang mencapai ratusan triliun rupiah.
“Ini saya dengar sekarang akan ada rasionalisasi MBG. Kita menyelamatkan Rp40 triliun. Rp40 triliun itu terlalu kecil dari sekitar Rp360 triliun,” katanya.
Selain MBG, Iswandi juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, setiap kebijakan nasional semestinya diawali dengan uji coba atau proyek percontohan sebelum diterapkan secara serentak di seluruh daerah.
“Seharusnya buat dulu role model-nya. Tidak semua daerah sama kondisinya. Coba dulu daerah pegunungan bagaimana, daerah pantai bagaimana, perkotaan bagaimana. Setelah dievaluasi baru diterapkan secara luas,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak membebani fiskal nasional. “Karena balik lagi, semua program itu pakai uang negara, jadi harus rasional,” tutup Iswandi. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
