SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mengaku masih menunggu kejelasan mekanisme pelaksanaan sejumlah program dari pemerintah provinsi yang akan diterapkan di daerah. Hingga kini, sosialisasi teknis dinilai belum sepenuhnya diterima oleh pemerintah kota maupun perangkat daerah terkait.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah kota dalam merespons berbagai keluhan masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. “Kalau dari kota sendiri, kami masih menunggu sosialisasi yang pasti terkait program-program dari provinsi itu mekanismenya bagaimana,” ujarnya, Kamis (23/4/2026)
Ia mengungkapkan, ketidakjelasan tersebut membuat DPRD maupun organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kebingungan dalam menentukan langkah implementasi di lapangan. “Jujur saja, kami juga kebingungan untuk melaksanakannya atau menjawab keluhan masyarakat. OPD juga masih belum paham mekanismenya seperti apa,” katanya.
Menurut Celni, sejumlah hal mendasar seperti sasaran program, penerima manfaat, hingga skema pelaksanaan belum tersampaikan secara utuh kepada pemerintah kota. “Yang dituju siapa saja, penerima manfaatnya siapa, apakah full atau ada syarat tertentu, itu kita belum dapat penjelasan lengkapnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD bersama OPD sejauh ini masih berupaya menggali informasi sambil tetap menjalankan program yang menjadi kewenangan pemerintah kota. “Sementara ini kita jalankan program yang ada saja dari pemerintah kota sambil menunggu kejelasan dari provinsi,” tutupnya. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
