SAMARINDA – Desakan kebutuhan dukungan bagi pelaku seni kembali mencuat di DPRD Kota Samarinda. Sanggar Paduan Suara Borneo Cantata datang langsung membawa kegelisahan mereka, berpacu dengan waktu menjelang keikutsertaan di ajang internasional.
Aspirasi itu disampaikan dalam forum audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Serta, dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari.
Dalam pertemuan tersebut, Borneo Cantata secara terbuka mengungkap dua persoalan krusial yang mereka hadapi, yakni keterbatasan anggaran dan belum adanya tempat latihan yang memadai untuk menunjang persiapan.
Kondisi ini dinilai cukup mendesak, mengingat jadwal tampil di tingkat internasional semakin dekat, sementara kebutuhan teknis belum sepenuhnya terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Celni Pita Sari menilai persoalan yang dihadapi Borneo Cantata tidak bisa dianggap sepele, terlebih mereka telah berulang kali membawa nama Samarinda ke panggung global. “Ini harus segera dicarikan solusi. Mereka ini sudah sering mengharumkan nama daerah di kancah internasional,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, ia mendorong pemanfaatan aset daerah yang masih memungkinkan digunakan, salah satunya gedung eks KNPI di kawasan Jalan AWS. “Di Jalan AWS itu ada gedung bekas KNPI, mungkin itu bisa dimanfaatkan sementara sebagai tempat latihan,” katanya.
Di sisi lain, persoalan pendanaan disebut masih memiliki celah untuk diperjuangkan, meski sempat terlewat dalam pembahasan anggaran murni. “Memang idealnya disampaikan di anggaran murni, tapi masih ada peluang kita dorong di anggaran perubahan,” jelas Celni.
Ia pun mengingatkan agar pihak terkait, khususnya Bidang Kebudayaan, tidak pasif dalam mengawal kebutuhan tersebut agar bisa segera diakomodasi dalam perencanaan anggaran. “Harus lebih proaktif, ini sudah lampu hijau. Jangan sampai terlewat lagi di perubahan nanti,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi sinyal bahwa dukungan terhadap sektor seni, khususnya yang berpotensi membawa nama daerah ke tingkat internasional, masih memerlukan perhatian lebih serius dari seluruh pemangku kebijakan di daerah. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
