SAMARINDA – Untuk mencegah perjalanan dinas fiktif, Pemkot Samarinda merancang sebuah aplikasi khusus. Aplikasi ini bisa melacak perjalanan dinas seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda secara real time. Sehingga pegawai maupun pejabat di Pemkot Samarinda ‘bermain-main’ lagi dengan perjalanan dinas. Kenapa? Karena aplikasi tersebut berbasis GPS dan fiturnya sudah menggunakan teknologi yang canggih.
Wali Kota Samarinda Andi Harun secara resmi melaunching aplikasi perjalanan dinas di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (13/5/2024). Rencana mulai 1 Juni 2024, Pemkot Samarinda akan menerapkan aplikasi perjalanan dinas tersebut. Dan, kini aplkasi tersebut sudah mulai disosialisasikan.
“Intrumen dalam aplikasi ini terbilang sudah canggih dan sudah berbasis GPS. Kapan mulai melakukan perjalanan dinas, kemana tujuannya, dan dimana mereka menginap, akan tercatat di dalam aplikasi ini secara real time. Semua itu termuat dalam aplkasi ini,” kata Andi Harun.
Menurut dia, semua perjalanan dinas yang dilakukan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda dapat dipertanggungjawabkan. “Saat mereka melakukan perjalanan dinas ke Kota A, dan ternyata ke Kota B. Atau melakukan perjalanan dinas 3 hari, tetapi hanya 1 hari. Ini sudah tidak bisa lagi,” tandas dia.
Dia menegaskan bahwa aplikasi perjalanan dinas tersebut merupakan implementasi dari program Pemkot Samarinda. Demi mewujudkan pemerintah kredibel, transparan dan berintegritas. “Ketika pejabat atau pegawai melakukan perjalanan dinas, maka aktifitas mereka akan tersimpan secara transparan. Bahkan bisa diakses oleh pihak yang terkait. Mudah-mudahan saja, aplikasi ini jadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota lainnya. Aplikasi ini juga berlaku bagi Wali Kota,” ungkap dia.
Selain melaunching aplikasi perjalanan dinas, Pemkot Samarinda juga menggelar Sosialisasi Manajemen Risiko. “Sosialisasi manajemen risiko tadi merupakan proses penyusunan tahapan program berbasis risiko. Mulai dari pimpinan OPD hingga pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda,” kata dia.
Menurut Andi Harun, sosialiasi ini sangat penting. Karena, setiap OPD melaksanakan program kerja memiliki risiko. “Kita melakukan sosialisasi manajemen risiko ini, agar seluruh OPD saat menjalankan programnya dengan kehati-hatian. Dan bisa memahami skala risiko terkecil hingga terbesa. Dan mereka mesti memiliki tindakan penanganan risiko,” ucap dia. (ADV)
