SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani bin Husein menolak usulan Kementerian Agama (Kemenag) menaikkan biaya haji. Sebab, usulan kenaikan harga haji sering terjadi karena kesalahan pengelolaan dana.
“Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan. Tapi kan faktanya 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jamaah ya ludes,” katanya.
Sani berharap BPKH dan Kementerian Agama kedepan mengelola uang haji umat dengan lebih hati-hati dan terbuka terhadap rekomendasi dari berbagai kalangan.
“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Triliun saja bisa,” tegas Sani. (ADV)
