KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti masih terhambatnya sejumlah kegiatan olahraga masyarakat, akibat minimnya koordinasi dari tingkat desa, kecamatan, maupun komunitas. Kondisi ini membuat banyak kegiatan yang sebenarnya berpotensi dibina tidak dapat terakomodasi dalam perencanaan resmi. Sehingga dukungan anggaran maupun fasilitas sulit diberikan secara optimal.
Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menjelaskan bahwa hambatan utama muncul karena banyak kegiatan olahraga baru dilaporkan ketika sudah mendekati pelaksanaan. Hal ini membuat usulan tidak dapat masuk ke dalam siklus perencanaan tahunan.
“Banyak kegiatan muncul mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Padahal untuk bisa dianggarkan, kami membutuhkan data dan usulan yang masuk sejak proses perencanaan awal. Kalau tidak terdaftar, kami tidak punya dasar untuk menindaklanjutinya,” ujarnya, kemarin.
Aji Ali Husni menyebut, situasi ini kerap membuat dinas berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, masyarakat berharap dukungan, namun di sisi lain Dispora terikat pada prosedur penganggaran yang menuntut semua program tercatat sejak tahap awal perencanaan daerah.
“Perencanaan anggaran itu tidak bisa dilakukan spontan. Semuanya harus melalui tahapan. Ketika tahapan itu tidak diikuti, otomatis kegiatan tersebut tidak bisa difasilitasi, meskipun sebenarnya kami ingin membantu,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa koordinasi berjenjang adalah kunci agar pemetaan kebutuhan olahraga bisa dilakukan secara utuh. Tanpa informasi awal dari desa, kecamatan, hingga komunitas olahraga, Dispora tidak dapat menyusun prioritas program pembinaan secara tepat.
“Kami sangat membutuhkan informasi awal dari desa, kecamatan, maupun komunitas. Tanpa itu, kami tidak dapat melihat gambaran utuh tentang kebutuhan di lapangan. Inilah yang sering menjadi hambatan,” kata dia.
Dispora Kukar membuka ruang komunikasi seluas mungkin bagi para penggiat olahraga. Namun komunikasi informal saja tidak cukup untuk menjadi dasar dukungan anggaran. Semua usulan tetap harus masuk melalui mekanisme resmi agar dapat diproses.
“Kami selalu siap berdiskusi, tetapi tetap harus ada pengajuan yang tercatat agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran. Mekanisme ini tidak bisa dilewati karena berkaitan dengan aturan daerah,” tegasnya.
Aji Ali Husni berharap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga masyarakat lebih proaktif mengikuti jalur pengusulan. Semakin baik koordinasi yang dibangun dari bawah, semakin besar pula peluang kegiatan olahraga di Kukar mendapatkan dukungan penuh. “Kalau usulannya lengkap dan sesuai prosedur, kami pasti berupaya maksimal untuk memfasilitasi. Tujuan kami sama adalah ingin melihat kegiatan olahraga masyarakat berkembang,” pungkasnya. (adv/pur/Dispora Kukar)
