SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal mengutarakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merasa kesulitan melakukan pengawasan terhadap permasalahan tambang. Kesulitan tersebut sejak kebijakan perizinan pertambangan ditarik Pemerintah Pusat.
“Termasuk kesulitan mengawasi masalah munculnya tambang ilegal. Padahal tambang ilegal tersebut menimbulkan banyak dampaknya. Seperti jalan rusak, banjir, alam rusak. Nah, yang menyedihkan lagi, imbas yang merasakan itu daerah,” ucap Joha Fajal, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, seharusnya kewenangan perizinan dapat dikembalikan ke Pemerintah Daerah. Sebab, daerah paling mengetahui kondisi lingkungannya masing-masing. Termasuk, daerah juga yang merasakan dampaknya.
“Kita di daerah tidak bisa apa-apa. Kondisi saat ini memang sulit. Ini menyangkut masalah perizinan penambangan, yang sudah ditarik ke Pemerintah Pusat. Sebab, pemerintah pusat menerbitkan izin melalui layanan Online Single Submission (OSS),” kata dia. (ADV)
