DPRD Samarinda ‘Murka’, Sekda dan Bappeda Dinilai tak Transparan

SAMARINDA – DPRD Samarinda tampak ‘murka’ dengan Pemkot Samarinda. Terutama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bappeda, karena dinilai tidak transparan terhadap pergesaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penanganan Covid-19.

“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Samarinda, bahwa Pemkot betul-betul tertutup dalam pergeseran dan pengunaan APBD. Dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran, Sekda beserta Bappeda tidak pernah transparan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya. Sehingga mereka menyampaikan aspirasinya kepada kami di dewan,” tandas Ketua DPRD Samarinda H Siswadi SH saat menggelar konferensi pers di Ruang Utama Gedung DPRD Samarinda, Selasa (12/5).

Menindaklanjuti aspirasi dari sejumpah OPD tersebut, maka kata dia, DPRD Samarinda menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda, untuk mencari solusi permasalahan OPD yang disampaikan ke dewan.

“Makanya, kami gelar rapat Banggar dengan TAPD Kota Samarinda, untuk mencari solusinya,” ucap dia.

Selain itu, kata dia, rapat banggar DPRD Samarinda dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) 3 Menteri dalam penanganan Covid-19 di Kota Samarinda.

“SK 3 Menteri itu mengamanahkan kepada Kepala Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran sebesar 50 persen, melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kalau di Pemkot Samarinda itu, Peraturan Walikota (Perwali),” kata dia.

Dia menegaskan, bahwa DPRD Samarinda sangat mendukung kebutuhan Pemkot dalam penanganan Covid-19 di Samarinda. Karena itu, DPRD Samarinda membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19. Tugasnya, untuk memberikan dukungan penuh, baik anggaran dan lainnya, termasuk pengawasan.

“Karena memang dalam SK itu  melalui Perkada. Tetapi dalam proses Perkada menyangkut perubahan APBD yang telah disahkan DPRD dan Pemkot Samarinda,” ungkap dia.

Siswadi mengatakan bahwa DPRD Samarinda mengindikasikan ada hal-hal tidak benar dalam penggunaan dan pergeseran APBD tersebut. Terbukti, beberapa kali DPRD Samarinda mengundang untuk melakukan pembahasan pergeseran dan penggunaan APBD, tetapi Pemkot selalu tidak bisa hadir.

“Kami ingin mengetahui mainan dan desain siapa, yang ada di Pemkot Samarinda. Siapa yang mengambil keuntungan dalam proyek krisis kemanusian Covid-19. DPRD mengindikasikan ada hal-hal yang tidak benar dalam penggunaan dan pergesaran APBD. Ini dibuktikan,  berapa kali DPRD mengundang Pemkot selalu tidak hadir, dengan alasan corona, corona dan corona,” tandas Siswadi.

Dia menuding alasan Pemkot Samarinda tidak hadir di Gedung DPRD Samarinda, karena corona itu bohong.

“Kami punya data, bahkan punya videonya. Pemkot rutin tiap hari menggelar pertemuan. Katanya, tidak berani melakukan pertemuan, apalagi lebih dari 5 orang. Ternyata itu lebih, bukan 5 orang, tapi puluhan orang. Mereka sering menggelar pertemuan-pertemuan membahas pergesaran-pergesaran anggaran dan  pekerjaan-pekerjaan proyek di Kota Samarinda. Kami punya bukti semuanya,” tegas dia. (sobirin)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker