SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda rutin mempebaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tertama bantuan sosial pangan sebagai sumber pendataan penerima bantuan sosial.
“Pembaharuan DTKS itu untuk menekan ketidakakuratan data saat program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) diluncurkan pemerintak untuk masyarakat. Baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebab, masalah BLT itu pasti akan berkaitan dengan data, yang selalu saja tidak singkron antara daerah dan pusat,” jelas Deni, kemarin.
Dia menyampaikan penyebab terjadinya ketidakcocokan antara data dan kondisi rill dilapangan, disebabkan kebanyakan data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan data 5 atau 10 tahun lalu.
“Jadi bisa saja yang menerima bantuan saat ini adalah mereka yang sudah memiliki kendaraan dan sanggup secara finansial. Sebab, data yang masuk ke Pusdatin merupakan data beberapa tahun lalu saat kondisi ekonomi mereka sedang sangat susah. Atau sebaliknya, dulu finansial mereka mampu, dan saat ini justru tidak memiliki apa-apa,” jelas dia. (ADV)
