SAMARINDA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Nasional mengadakan kegiatan Pencanangan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Balita Terintegrasi dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (28/2/2023).
Acara itu berlangsung secara nasional dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Carnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kebendudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko PMK.
Selain itu diikuti Staf Khusus Menko PMK, para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian lainnya. Bahkan termasuk para Gubernur, Bupati/Wali Kota dari seluruh wilayah Republik Indonesia, para Kader Posyandu di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dari Kota Samarinda.
Kepala Badan Kebendudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. mengingatkan 5 pilar penanganan stunting sesuai yang disampaikan Wakil Presiden pada Pada 9 Agustus 2017. Yakni, Komitmen dan Visi Kepemimpinan, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa, Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Pemantauan dan Evaluasi.
Hasto memaparkan pentingnya standar alat ukur (timbangan) yang sama di seluruh Posyandu di Indonesia. Sehingga, pemerintah bisa membandingkan tingkat stunting di berbagai daerah. Jadi, penilaian dan analisa terhadap persoalan stunting ini lebih akurat lagi.
Hasto berpesan agar Ibu maupun anak harus dijaga makanan (asupan gizi)-nya tanpa menunggu harus terjadi stunting terlebih dulu.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian menyampaikan persoalan stunting ini merupakan hal penting dan harus menjadi perhatian berbagai daerah.
Dia mengajak untuk menaikan isu soal stunting, karena di berbagai daerah soal stunting belum tentu menjadi isu sentral.
Tito mencontohkan bagaimana isu inflasi belakangan ini terus dipantau pemerintah dan menjadi isu sentral. Sehingga soal inflasi ini menjadi pekerjaan prioritas.
“Saya harapkan persoalan stunting menjadi isu yang mendapat perhatian besar di berbagai daerah sehingga pekerjaan pencegahan stunting ini mendapat prioritas untuk dikerjakan,” kata dia.
Kemudian persoalan ini akan berlanjut kepada penganggaran dana. Tito menjelaskan bahwa berdasarkan Data SIPD 440 Pemerintah Daerah dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, anggaran penanganan stunting untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kurang lebih Rp31 triliun.
Tito Carnavian memuji inovasi dari berbagai daerah di Indonesia berkaitan pencegahan stunting ini. Namun, dikarenakan flatform yang digunakan berbagai aplikasi tersebut berbeda, sehingga pendataan menjadi kurang cepat.
“Saya imbau agar memilih flatform sistem terbaik dari daerah-daerah tersebut. Dan dijadikan sistem nasional, sehingga data yang diperoleh dapat diakses secara nasional oleh pemerintah pusat,” jelas dia. (ADV)
