Pemkab Nunukan Minta Bantuan Pusat
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan meminta Pemerintah Pusat mencarikan solusi mengatasi masalah banjir ‘kiriman’ Malaysia di Sembakung. Banjir di Kecamatan Sembakung memang bukan hal baru lagi. Karena, banjir ‘kiriman’ itu sudah menjadi agenda tahunan yang dirasakan masyarakat desa di Kecamatan Sembakung.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nunukan Hasan Basri mengungkapkan bahwa Bupati Nunukan Hj Asmin Laura telah menyampaikan masalah banjir ‘kiriman’ itu di dalam Rapat Kordinasi (Rakor) bersama BNPP, Kemlu, Kemenkopolhukam, dan Kemendagri di Nunukan, Selasa (9/3) lalu.
“Pemkab Nunukan berharap ada langkah dari pemerintah Pusat membantu memberikan solusi penanganannya,” ungkapnya, Kamis (11/3).
Menurut dia, masalah banjir itu tidak bisa hanya melalui Pemerintah Daerah saja. Mesti ada campur tangan dari Pemerintah Pusat. Sebab, banjir itu terjadi karena kiriman dari sungai di wilayah Malaysia.
Kita sudah tahu dua negara. Kita sudah tahu bersama, penyebab banjir ini karena udara dari hulu sungai di Pansiangan wilayah Malaysia. Jadi ada dua hulu sungai disitu, yang kemudian dialirkan ke wilayah kita, seperti Lumbis, Lumbis Ogong dan Sembakung, “.
Dia berharap apa yang disampaikan Bupati Nunukan dalam Rakor tersebut, dapat menjadi rekomendasi Pemerintah Pusat memberikan solusi bagi masyarakat perbatasan.
“Kita harap ini dibawa ke tingkat perundingan dua negara. Apakah di Sosekmalindo atau antara Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Kementerian Luar Negeri kita. Yang jelas, kita minta ini bisa segera kebijakanm agar tidak membebani masyarakat setiap tahun,” pungkasnya.
Menurut dia, dulu ada beberapa perencanaan bagi masyarakat terdampak banjir di Sembakung. Namun, semua itu membutuhkan anggaran tak sedikit. Seperti melakukan relokasi warga terdampak atau membuat semacam kanal sebagai terusan air sungai.
“Paling tidak jangka pendek. Seperti membuat terusan air sungai. Jadi airnya tidak lagi ke wilayah kita, namum langsung ke muara. Itu kalau kita diberikan anggaran dari pusat. Ini semua tentunya pertimbangan pertimbangan. Dan, paling memungkinkan saat ini dibuatkan seperti jalur terusan air ke muara, “ucap dia.
Selama ini, kata dia, masyarakat disana sudah terbiasa dengan banjir kiriman tersebut. Namun bukan berarti pemerintah tidak hadir. “Kita sebagai pemerintah harus memberikan solusi bagi masyarakat. Karena, selama ini ketika banjir datang, Pemerintah Daerah selalu membantu, namun sebatas memberikan sembako dan kebutuhan lainnya,” tuturnya. (korankaltara)
