SAMARINDA — Wacana penerapan sistem parkir tahunan di Kota Samarinda masih terus dimatangkan pemerintah kota bersama DPRD. Kebijakan tersebut disebut menjadi salah satu solusi untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor perparkiran.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan saat ini pembahasan masih dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah pihak terkait.
“Masih berkoordinasi dengan TAPD karena ini memang usulan Pak Wali Kota untuk mencegah kebocoran perparkiran yang angkanya tinggi sekali,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Menurut Celni, sistem parkir tahunan nantinya kemungkinan akan menggunakan metode pembayaran digital melalui kerja sama dengan bank nasional.
“Kita masih mencoba meramu dan berkoordinasi dengan bank terkait. Kemungkinan kerja sama dengan BRI, Mandiri, atau BNI,” katanya.
Ia menyebut salah satu skema yang mulai dibahas adalah sistem serupa pembayaran digital yang digunakan Pertamina untuk pembelian biosolar subsidi melalui BRIZZI dari Bank Rakyat Indonesia.
“Kemarin sempat tersentil mungkin BRI, karena mirip seperti yang dipakai Pertamina untuk biosolar,” ungkap Celni.
Meski demikian, ia menegaskan belum ada keputusan final terkait bank mana yang nantinya akan menjadi mitra pemerintah kota dalam penerapan sistem tersebut. “Pak Wali masih meramu aturannya, termasuk perwalinya dan kerja samanya,” jelasnya.
Celni menilai sistem parkir tahunan justru akan lebih menguntungkan masyarakat dibanding pembayaran harian seperti yang berlaku saat ini. “Kalau dihitung sebenarnya warga jauh lebih murah karena bayar setahun sekali,” katanya.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi praktik jukir liar yang selama ini dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran PAD Samarinda. “Tujuannya memang untuk menghapus jukir liar supaya pengelolaan parkir lebih tertib,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
