SAMARINDA – Aksi unjuk rasa 21 April di Kalimantan Timur sempat ricuh hingga terjadi pengamanan terhadap sejumlah massa. Meski begitu, polisi memastikan situasi tetap terkendali tanpa korban luka maupun insiden serius.
Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro mengatakan pelaksanaan aksi berjalan damai dan aspirasi massa telah disampaikan di DPRD Kaltim serta Kantor Gubernur. Ia menyebut penyampaian aspirasi tersebut juga telah dimonitor oleh gubernur.
“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa dan peserta jukrasa. Hari ini pelaksanaan jukrasa bisa jalan dengan damai, tertib, penyampaian aspirasi juga tadi sudah disampaikan di gedung DPRD dan diterima oleh pimpinan DPRD,” ujarnya, saat ditemui wartawan di lokasi aksi, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan aspirasi dari aliansi dan mahasiswa di Kantor Gubernur juga telah termonitor. Secara umum, pelaksanaan aksi disebut berjalan dengan baik. “Dan secara umum alhamdulillah pelaksanaan jukrasa bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Endar turut mengapresiasi seluruh pihak yang berupaya menjaga Kalimantan Timur tetap damai. Ia menilai situasi hingga malam hari masih dalam tahapan wajar dan sesuai dengan standar operasional pengamanan.
“Untuk yang malam ini, saya rasa masih dalam tahapan yang wajar menurut kami dan tentunya dengan apa yang kita lakukan sesuai standar operasional, semuanya bisa terkendali, aman, tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” ucapnya.
Ia berharap ke depan penyampaian aspirasi dapat terus dilakukan dengan cara yang tertib dan damai seperti yang terjadi saat ini.
“Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik, damai, aspirasi berikutnya bisa dilaksanakan seperti ini, bisa sampai semuanya dan tetap tertib,” lanjutnya.
Meski demikian, polisi mengamankan sejumlah orang dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Penanganan disebut masih menunggu konsolidasi dan akan melihat tingkat kesalahan masing-masing.
“Ada beberapa yang diamankan tapi kita masih dalam tahap pemeriksaan. Kita juga belum konsolidasi, pendekatan hukum represif akan kita kendorkan. Kita lihat tingkat kesalahannya, kalau tidak terlalu fatal tentu itu jadi bahan evaluasi bagi kita,” jelasnya.
Terkait kemungkinan aksi lanjutan, pihak kepolisian mengaku belum memonitor adanya rencana tersebut. Namun, ia menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat selama dilakukan secara bijak dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.
“Kalau hari ini kami belum monitor. Tentunya itu hak mereka, kami di sini sebagai petugas wajib melayani. Harapan kita sampaikan dengan bijak, dengan cara yang elegan sehingga tidak menimbulkan akses yang berimplikasi gangguan kamtibmas,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan gubernur sempat berada di kantor saat aksi berlangsung. Namun, massa tidak menginginkan perwakilan untuk audiensi sehingga pertemuan tidak terjadi.
“Gubernur ada tadi di kantor. Jadi memang para pengunjuk rasa tidak mau perwakilan masuk audiensi, jadi Pak Gubernur tidak menerima mereka,” kata dia. (dtc/gs)
