SAMARINDA – Dinamika aksi massa 21 April 2026 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, turut memunculkan beragam spekulasi. Termasuk dugaan keterlibatan kelompok politik tertentu yang dikaitkan dengan hasil Pilkada Kaltim 2024.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PDIP, Anhar SK menegaskan, meski PDIP merupakan pengusung kandidat yang kalah dalam kontestasi Pilkada Kaltim Tahun 2024, namun PDIP tidak berada dalam arus mobilisasi massa. Partainya memiliki garis perjuangan yang jelas melalui mekanisme konstitusional.
“Meski tidak menyebut Partai, tapi karena ditanya apakah PDIP terlibat atau tidak, tentunya cara perjuangan kita berbeda, namun hak rakyat bersuara juga tetap harus diberikan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026)
Menurut Anhar, sikap tersebut menjadi prinsip dasar partai dalam menyikapi dinamika politik dan sosial. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tetap dilakukan melalui jalur resmi yang telah diatur dalam sistem pemerintahan. “Perjuangan kami melalui jalur konstitusional, bukan lewat gerakan seperti yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan PDIP di lembaga legislatif menjadi ruang utama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Melalui DPRD, partai menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penyaluran aspirasi publik secara terstruktur.
Dalam konteks tersebut, Anhar memandang aksi massa sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun menegaskan bahwa peran partai tetap berada pada koridor kelembagaan. Ia menyebut perjuangan di jalan dan di parlemen berjalan dalam jalurnya masing-masing.
Lebih lanjut, Anhar mengungkapkan bahwa internal partai telah mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh kader. Mereka diminta untuk tidak membawa atribut maupun mengatasnamakan partai jika ikut serta dalam aksi.
Arahan tersebut juga mencakup penekanan pada aspek keselamatan serta pentingnya menjaga fokus pada kerja-kerja kerakyatan yang menjadi mandat utama partai. “Sudah ada instruksi jelas, kader tidak diperkenankan membawa simbol partai dalam aksi,” katanya.
Anhar menilai langkah itu sebagai bentuk konsistensi PDIP dalam menjalankan praktik demokrasi yang sesuai aturan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dilakukan, namun disalurkan melalui fungsi legislatif yang dimiliki. “Setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat akan tetap disuarakan melalui mekanisme resmi di DPRD,” tandas dia.
Menegaskan lagi, terkait isu yang mengaitkan aksi massa dengan pihak yang kalah dalam Pilkada 2024, Anhar memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan bahwa PDIP telah menerima hasil kontestasi tersebut dan kini fokus menjalankan peran sebagai bagian dari lembaga pengawas kebijakan. “Kami sudah menerima hasilnya, sekarang fokus menjalankan fungsi di parlemen,” pungkasnya. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
