KUKAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, H Sunggono menyambut baik program ASN Berhaji dari Kementerian Haji dan Umrah Kukar. Program ASN Berhaji memberikan kemudahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mulai menabung biaya perjalanan ibadah haji.
Program tersebut tidak hanya menjadi sarana ASN mempersiapkan biaya keberangkatan ke Tanah Suci, tetapi diharapkan mampu menumbuhkan semangat beribadah dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk saat menjalankan tugas pemerintahan.
Melalui program ini, ASN diberikan kesempatan mengikuti program tabungan haji tanpa setoran awal. Buku tabungan tersebut diserahkan dalam kegiatan tersebut. Ia menilai, program ini menjadi langkah positif mendorong ASN memiliki perencanaan keuangan lebih baik. Sekaligus mempersiapkan menunaikan ibadah haji. Namun, semangat menunaikan ibadah haji mesti diiringi dengan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan,” kata Sunggono saat menghadiri Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia, di Pendopo Odah Etam, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengabdian melalui pelayanan publik juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah kepada Allah SWT.
“Kami berharap, program ini dapat menjadi motivasi bagi ASN di Pemkab Kukar, untuk tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan spiritual, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme dalam bekerja,” jelasnya.
Di sisi lain, Sunggono menyebut sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2025 memiliki peran strategis memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat mengenai arah kebijakan terbaru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi antarlembaga, serta pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan kepastian informasi, perlindungan, serta pelayanan yang optimal selama menjalankan ibadah ke Tanah Suci,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lebih tertib, aman, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Semoga melalui kebijakan baru penyelenggaraan haji dan umrah ini, pelayanan kepada jemaah semakin berkualitas, ekonomi umat semakin berkembang, dan nilai-nilai ibadah semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
Editor: Abdul Rahman
