SAMARINDA – Pengawasan pemasangan reklame di Kota Samarinda perlu diperkuat, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan berlaku. Meski regulasi mengenai perizinan dan penataan reklame telah tersedia, pemerintah diminta memastikan seluruh titik pemasangan tertib, memiliki izin, dan memenuhi persyaratan teknis.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai keberadaan aturan tidak akan cukup tanpa pengawasan konsisten. Pemerintah perlu memastikan reklame terpasang di lapangan tidak melanggar ketentuan lokasi maupun mengganggu estetika kota.
“Pemasangan reklame masih perlu dibenahi. Kita ingin penempatannya benar-benar mengikuti ketentuan. Jangan sampai aturan sudah ada, tetapi di lapangan masih ditemukan pemasangan yang tidak sesuai,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, jumat (13/11/2026).
Samri Shaputra menyebut, Samarinda sejatinya telah memiliki Perwali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame. Regulasi itu mengatur pembatasan lokasi pemasangan di kawasan pendidikan, perkantoran, peribadatan, kesehatan, cagar budaya, pertahanan dan keamanan, serta taman kota.
Ia mendorong pemerintah melakukan pendataan menyeluruh reklame yang terpasang. Mulai status perizinan hingga kesesuaian lokasi dan konstruksinya. Pendataan itu diperlukan agar pengawasan dan penertiban dapat dilakukan secara terarah.
“Jangan hanya melihat berapa banyak reklame yang berdiri, tetapi harus dipastikan semuanya tercatat dan memenuhi ketentuan. Pemerintah perlu mengetahui mana yang sudah berizin dan mana yang belum, termasuk apakah penempatannya sesuai dengan aturan,” katanya.
Samri Shaputra menilai, pengawasan juga penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame. Pada tahun 2024, realisasi pajak reklame tercatat sekitar Rp5,49 miliar dari target Rp10 miliar. Sementara tahun 2025, penerimaannya sekitar Rp2,3 miliar atau 47,10 persen dari target Rp5 miliar. Sedangkan tahun 2026, target pajak ditetapkan sebesar Rp10 miliar. Namun, realisasinya baru sekitar Rp1,2 miliar atau 12 persen dari target tahunan.
“Reklame bukan hanya media promosi. Di sana ada potensi pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik. Kalau pendataan dan pengawasannya berjalan, tentu kontribusi terhadap PAD juga bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Selain pengawasan, kata Samri Shaputra, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame yang tengah digarap, menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan aturan yang sudah ada.
Ia mengungkap, mekanisme perizinan yang kerap dikeluhkan pengusaha perlu dikaji agar lebih sederhana. Tanpa mengabaikan persyaratan yang harus dipenuhi. Pembenahan administrasi itu juga mesti memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kita juga harus melihat dari sisi pengusaha. Jangan sampai mereka ingin memenuhi kewajiban pajak, justru terkendala proses perizinan. Mekanismenya perlu dievaluasi agar lebih sederhana, tanpa menghilangkan ketentuan yang harus dipenuhi,” tuturnya.
Ia berharap pembahasan Raperda tidak sekadar menghasilkan tambahan aturan. Tetapi mampu memperkuat pengawasan, pendataan, kepastian perizinan, serta penindakan terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan.
“Regulasi ini harus bisa menjawab persoalan yang masih ditemukan di lapangan. Mulai dari penempatan, ukuran, konstruksi, sampai pengawasannya. Jadi bukan sekadar menambah aturan, tetapi bagaimana pelaksanaannya benar-benar berjalan,” tutupnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
