SAMARINDA – Dampak pembatasan orang masuk ke Samarinda, membuat operator pelayaran swasta melayani rute Samarinda-Pare-pare seperti KM Adhitiya, KM Prince Soya dan KM Queen Soya berhenti beroperasi. Akibat penghentian ini, Samarinda terancam kekurangan bahan pangan. Karena selama ini pasokan pangan tersebut berasal dari Sulawesi Selatan.
Kamis (9/4), merupakan hari terakhir KM Prince Soya tujuan Samarinda – Pare-pare beroperasi. Sempat terlambat 4 jam, KM Prince Soya merapat di Pelabuhan Samarinda sekitar pukul 13.00 WITA. Kapal pelayaran swasta yang dioperasionalkan PT Bunga Teratai Samarinda ini hanya membawa kebutuhan hasil kebun dari Sulawesi Selatan, tanpa membawa penumpang.
Meski tidak membawa penumpang, petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan langsung menaiki kapal untuk memeriksa semua Anak Buah Kapal (ABK) yang ikut berlayar sebelum melakukan bongkar muat barang.
Hal ini dilakukan, karena himbauan dari Pemerintah Kota Samarinda yang tidak memperbolehkan angkutan orang masuk ke Samarinda, untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Pemilik Kapal Prince Soya di Pelabuhan Samarinda, H Saraping menyampaikan bahwa para operator pelayaran swasta telah sepakat menghentikan operasi mulai hari ini (Kamis, 9/4). Sebab, biaya yang dikeluarkan sudah tidak sebanding dengan biaya operasional kapal.
“Biaya ongkos angkut barang yang selama ini dilakukannya tidak sebanding dengan biaya operasional kapal. Mengangkut hasil bumi seperti sayuran dan beras ke Samarinda merupakan upaya membantu petani di Sulawesi,” ungkap H Saraping, Kamis (9/4).
Dia belum bisa memastikan sampai kapan akan beroperasional kembali. Namun, kemungkinan akan beroperasi lagi hingga virus corona hilang.
“Jangan dulu lah pak, sampai mau demo segala. Saya bilang biarkan saya istirahat. Mana saya rugi dan mau didemo segala. Lebih baik saya istirahat dahulu. Rugi paling tinggi Rp40 juta. Saya mau kerja, tapi ya jangan diobok-obok. Bilangnya dari kutai itu, biar 4 bulan gak jalan dari Sulawesi, masih cukup berasnya. Terima kasih lah,” tandas dia.
Sementara itu, Kepala KSOP Samarinda Dwi Yanto mengatakan pemerintah tidak bisa berbuat banyak dengan apapun keputusan para operator.
“Itu keputusan operator, kita tidak bisa memaksa. Untuk mencari kapal pengganti, agak susah. Apalagi alur Sungai Mahakam tidak memungkinkan untuk dilayari kapal besar,” kata dia. (maman)
