SAMARINDA – Perdebatan terkait pembiayaan BPJS Kesehatan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai tidak tepat jika terus bergulir di ruang publik. DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar persoalan tersebut dikembalikan ke mekanisme pembahasan anggaran.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa substansi persoalan sebenarnya bukan pada siapa yang benar, melainkan bagaimana memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
“Dua-duanya benar. Ini kan soal bagaimana pemerintah melindungi masyarakat, karena kesehatan itu kebutuhan dasar yang dijamin undang-undang,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia melihat polemik mencuat seiring pembahasan pembiayaan sekitar 49 ribu peserta BPJS yang sebelumnya ditanggung melalui skema tertentu. Menurutnya, hal itu semestinya tidak menjadi konsumsi publik karena berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Iswandi menekankan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan pembiayaan seharusnya dibicarakan secara terbuka di DPRD, terutama menyangkut skema pengalihan anggaran. “Kalau bicara anggaran, itu tempatnya di dewan. Mau dialihkan ke mana, bagaimana skemanya, itu dibahas di sini, bukan di publik,” tegasnya.
Ia memaparkan, saat ini Pemerintah Kota Samarinda telah menanggung sekitar 117.656 peserta BPJS melalui APBD. Di sisi lain, terdapat sekitar 134 ribu peserta yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Jika tambahan 49 ribu peserta tersebut menjadi beban pemerintah kota, maka total tanggungan bisa mencapai sekitar 166 ribu jiwa. Dengan asumsi iuran per orang sekitar Rp47 ribu per bulan, kebutuhan anggaran yang harus disiapkan mencapai miliaran rupiah setiap bulan. “Kalau dihitung setahun, tentu nilainya cukup besar. Ini yang harus dihitung matang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa solusi tetap harus diutamakan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Menurutnya, opsi penggeseran anggaran perlu dibahas secara serius bersama DPRD. “Yang penting masyarakat tetap terlayani. Soal anggaran, itu dicari jalan keluarnya bersama,” pungkasnya. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
