SAMARINDA — Persoalan banjir yang terus berulang di kawasan Wijaya Kusuma (WK) menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie dalam agenda reses yang digelar di kawasan tersebut. Ia, menegaskan penanganan drainase menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
Menurut Novan, reses kali ini terasa berbeda dibanding sebelumnya karena berlangsung di wilayah tempat dirinya tumbuh sejak kecil. Kondisi kawasan yang kini semakin padat penduduk dan lalu lintas membuat persoalan lingkungan ikut bertambah kompleks.
“Reses hari ini cukup berbeda karena ini wilayah tempat tinggal saya sejak kecil. Wijaya Kusuma ini selain padat penduduk juga padat lalu lintas, sehingga persoalan yang muncul juga cukup banyak,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026)
Ia mengatakan, banjir masih menjadi keluhan utama warga, khususnya di kawasan WK 12 dan WK 14. Kondisi itu dinilai semakin mengganggu karena jalur tersebut juga menjadi akses lalu lintas masyarakat menuju kawasan sekitar Sirajd Salman.
“Permasalahan utamanya tetap banjir. WK 12 dan WK 14 ini hampir setiap tahun terdampak karena memang jalurnya padat dan menjadi akses umum masyarakat,” katanya.
Dalam reses tersebut, warga mengusulkan peningkatan kapasitas drainase agar aliran air tidak lagi tertahan di lingkungan permukiman. Saluran yang saat ini berukuran sekitar 50 sentimeter dinilai sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
“Usulannya drainase ditingkatkan dari ukuran standar menjadi lebih besar, kurang lebih satu meter. Ini supaya air yang tertumpuk di blok-blok bisa langsung tersalurkan dengan lancar,” jelas Novan.
Ia menyebutkan, pengerjaan drainase di kawasan WK 12 sejatinya ditargetkan mulai terlaksana tahun ini. Perbaikan itu akan difokuskan pada jalur dari Jembatan Sirajd Salman hingga arah pom bensin Jl. Juanda agar aliran menuju Sungai Karang Asam Kecil berjalan lebih baik.
Selain penanganan jangka pendek, Novan juga menegaskan pihaknya tengah menyiapkan blueprint penataan kawasan Wijaya Kusuma untuk dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah itu dilakukan agar penyelesaian persoalan lingkungan tidak bersifat sementara.
“Kita ingin ada blueprint yang jelas sehingga dalam dua sampai tiga tahun ke depan persoalan inti di kawasan ini bisa terselesaikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
