SAMARINDA — Kasus hilangnya kabel lampu penerangan jalan hingga komponen infrastruktur publik di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Maraknya aksi pencurian tersebut dinilai mulai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak lagi menganggap persoalan itu sebagai kasus biasa.
“Pencurian fasilitas umum yang terus berulang menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan aset daerah di lapangan,” sebut Deni, Jumat (22/5/2026).
Ia menilai dampak dari hilangnya fasilitas publik sangat dirasakan masyarakat, terutama ketika lampu penerangan jalan tidak lagi berfungsi akibat kabel yang dicuri. Kondisi tersebut membuat sejumlah ruas jalan menjadi gelap dan rawan terjadi kecelakaan maupun tindak kriminalitas.
“Yang dirugikan bukan hanya pemerintah karena aset hilang, tapi masyarakat juga ikut terdampak. Jalan yang gelap tentu membuat warga tidak nyaman dan bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.
Selain kabel PJU, Deni menyebut beberapa fasilitas lain seperti penutup drainase hingga baut pada konstruksi jembatan juga kerap menjadi sasaran pencurian. Ia khawatir jika kondisi itu terus dibiarkan, kualitas infrastruktur kota akan semakin menurun dan biaya pemeliharaan daerah menjadi semakin besar.
Karena itu, dirinya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan fasilitas publik di Samarinda. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan langkah pencegahan melalui pengawasan rutin, bukan hanya bergerak setelah kejadian pencurian terjadi.
“Pengawasan harus lebih aktif. Jangan menunggu hilang dulu baru diperbaiki. Pemerintah perlu melakukan pengecekan rutin supaya kerusakan atau kehilangan bisa cepat diketahui,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar inspeksi terhadap fasilitas umum dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan, terutama di titik-titik yang selama ini rawan terjadi pencurian. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap terpantau.
Deni menambahkan, penanganan persoalan tersebut tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi, mulai dari Dinas Perhubungan dalam pengawasan PJU, Dinas PUPR terhadap konstruksi infrastruktur, hingga Satpol PP dalam pengawasan lapangan.
Menurutnya, tanpa pengamanan yang terintegrasi, pemerintah akan terus mengeluarkan anggaran besar hanya untuk mengganti fasilitas yang hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut dianggap tidak sejalan dengan upaya efisiensi pembangunan daerah.
“Kalau ini terus berulang, anggaran daerah hanya habis untuk penggantian fasilitas yang dicuri. Padahal anggaran itu seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Deni, akan terus mengawal persoalan pengelolaan dan pengamanan infrastruktur publik di Kota Tepian. Ia juga berharap masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum.
“Harapannya tentu Samarinda bisa menjadi kota yang lebih aman, terang, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
