SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda Kamaruddin mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) dapat meresmikan status juru parkir (jukir) liar dan bisa dibina. Sehingga, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perparkiran di jalan raya bisa teratasi.
“Kalau jukir liar itu dibiarkan, maka dikuatirkan keberadaannya semakin menjamur. Dan, kebocoran PAD tidak bisa diatasi. Nah, kalau liar, maka pasti masuk kantong pribadi,” ungkap dia, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, apabila status jukir tersebut jadi resmi, maka mereka memiliki tanggungjawab untuk menyetor ke kas daerah. “Paling tidak, mereka mendapatkan identitas resmi dan seragam,” kata dia.
Dia menyampaikan untuk mengatasi masalah jukir liar di Samarinda, maka Dishub dan DPRD Samarinda mesti duduk bersama-sama untuk mencari solusinya.
“Terutama bagaimana menertibkan jukir liar di Samarinda, agar ada efek jera. Jangan dibiarkan. Kalau memang jukir itu bukan binaan Pemkot, ya harus ditertibkan,” ucap dia. (ADV)
