SAMARINDA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya di lapangan. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai berbagai persoalan yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program tersebut semakin baik.
Helmi Abdullah mengakui, laporan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat. Namun, setiap kejadian mesti ditelusuri secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan terhadap keseluruhan program. “Poses evaluasi perlu melihat bagaimana makanan diproduksi, didistribusikan, hingga diterima dan dikonsumsi oleh para siswa,” ungkap Helmi Abdullah saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Ia menyebutkan, persoalan yang muncul di satu lokasi belum tentu memiliki penyebab yang sama dengan kejadian di lokasi lainnya. Karena itu dibutuhkan evaluasi secara mendalam terhadap program ini.
Helmi Abdullah mencontohkan adanya kemungkinan satu dapur penyedia makanan mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah, tetapi laporan keracunan hanya muncul di salah satu sekolah penerima. “Misalnya ada dapur yang akan memberikan pembagian makanannya kepada 10 sekolah, tapi yang keracunan satu sekolah, yang sembilan tidak. Ada apa itu? Nah, itu yang tidak diketahui,” ujarnya.
Ia menegaskan, ada laporan keracunan tidak boleh diabaikan. Sebaliknya, kejadian tersebut harus menjadi dasar bagi penyelenggara untuk memperbaiki standar pelaksanaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat melihat MBG sebagai program yang masih membutuhkan proses penyempurnaan. Dibandingkan dengan pelaksanaan program makan bagi masyarakat di sejumlah negara yang telah berlangsung lebih lama. “Program ini baru dua tahun. Di Amerika sudah 100 tahun, di Cina hampir 75 tahun. Apakah ada masalah? Ya ada. Apalagi ini baru dua tahun,” katanya.
Menurut Helmi Abdullah, perjalanan sebuah program berskala besar tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Karena itu, evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai.
Ia juga tidak menampik, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, masukan publik sangat penting untuk membantu pemerintah menemukan kekurangan dalam penyelenggaraannya.
Namun, ia berharap kritik tersebut disertai masukan konstruktif dan mengarah pada perbaikan pelaksanaan program. Bukan sekadar membangun penilaian negatif tanpa melihat persoalan secara utuh. “Saya sepakat kalau kritik tetap diperlukan. Enggak apa-apa kritik, silakan, tapi kritik membangun,” tegasnya.
Ia berharap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat ditangani melalui evaluasi yang tepat. Sehingga program pemenuhan gizi tersebut dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya. “Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat asal makanan, tetapi juga perlu memperhatikan proses pengiriman, penyimpanan, hingga waktu konsumsi,” tutup Helmi Abdullah. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
