KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri bersama Sekda Kukar Sunggono dan sejumlah perangkat daerah mendampingi kunjungan kerja (kunker) Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau sejumlah lokasi rencana penataan permukiman di Kukar, Jumat (6/11/2026).
Kunjungan Fahri Hamzah ke Kukar merupakan tindak lanjut pertemuan Pemkab Kukar dengan Kementerian PKP di Jakarta beberapa waktu lalu. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan lahan dan kawasan yang telah diusulkan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memastikan rencana penataan kawasan permukiman di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong tetap mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan solusi relokasi yang tidak merugikan warga. Sekaligus menghadirkan lingkungan tempat tinggal lebih layak dan sehat.
Aulia Rahman Basri mengatakan, penataan kawasan perkotaan Tenggarong menjadi salah satu program prioritas Pemkab Kukar. Sejumlah kawasan menjadi perhatian, terutama Jalan Panjaitan dan permukiman padat di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong.
Ia mengatakan, rencana penataan tersebut harus dipersiapkan secara matang. Terutama menyangkut kepastian hak masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan tersebut.Pemkab Kukar tidak ingin kebijakan relokasi justru menimbulkan persoalan baru bagi warga.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak dirugikan. Hak-hak warga yang memang sah harus diperhatikan. Termasuk bagaimana mereka tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan dapat mempertahankan mata pencahariannya,” katanya.
Menurut dia, Pemkab Kukar telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk mendukung rencana relokasi. Di antaranya kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Karena itu, masyarakat jangan panik atau salah memahami rencana penataan yang saat ini masih dalam tahap persiapan.
“Penataan kawasan tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi permukiman, tetapi juga berkaitan dengan upaya pengendalian aliran Sungai Tenggarong dan mengurangi risiko banjir. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas instansi. Mengingat, sebagian penanganan kawasan sungai merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS),” jelasnya.
Pemkab Kukar akan menyusun skema pelaksanaan dan penganggaran secara bertahap, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, serta legalitas kepemilikan maupun penguasaan lahan masyarakat.
“Kita ingin ada satu persepsi bersama. Pemerintah akan menyusun model penataan yang tepat berdasarkan hak-hak masyarakat. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tujuan akhirnya adalah memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dan masa depan yang lebih layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah mendorong pemerintah daerah menyiapkan kawasan baru, yang mampu menampung masyarakat dari wilayah permukiman padat. Pemerintah pusat siap mendukung pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
“Intinya, kita ingin menghilangkan kawasan yang terlalu padat dan tidak sehat. Kemudian menata kawasan baru lebih baik, agar anak-anak dan generasi mendatang dapat tumbuh di lingkungan yang lebih sehat,” ungkap Fahri.
Ia menambahkan, rencana tersebut sejalan dengan arahan Presiden melalui gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). “Kami berharap penataan kawasan permukiman di Tenggarong dapat menjadi salah satu percontohan bagi daerah lain di Kalimantan,” katanya.
Fahri menilai penataan kawasan permukiman menjadi kebutuhan penting, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi, kondisi lingkungan kurang sehat, serta persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah.
Dalam kunjungan tersebut, Fahri Hamzah bersama Bupati Kukar, Sekda Kukar dan sejumlah kepala perangkat daerah meninjau lokasi rencana relokasi permukiman warga di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu. Rombongan juga melihat rencana penataan jalur hijau di Jalan Kartini, Tenggarong. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
Editor : Abdul Rahman
