SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menghadiri High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Evaluasi Pencapaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di gedung Bank Kaltimtara, Senin (25/8/2025).
Iswandi mendukung penerapan elektronifikasi sistem pembayaran pemerintah daerah. Karena, langkah elektronifikasi berpotensi memperkuat pencatatan keuangan, meningkatkan transparansi, dan mendorong optimalisasi PAD.
“Kegiatan ini merupakan high level meeting rutin digelar setiap bulan. Rapat tersebut biasanya dikaitkan dengan agenda Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau perkembangan capaian keuangan dan kinerja belanja daerah,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan tiga fungsi utama dari implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan literasi digital. Diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi digital masyarakat secara keseluruhan. Kedua, menekan angka kebocoran untuk menghindarkan potensi terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti korupsi, pungutan liar, dan biaya tinggi kepada masyarakat. Ketiga, memberikan kemudahan layanan transaksi kepada masyarakat.
“Kita harapkan tiga fungsi itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Mohon doanya supaya lingkup Pemkot Samarinda bekerja secara konsisten, optimal, dan manfaatnya untuk masyarakat semakin meningkat,” ungkapnya.
Menurut dia, implementasi ekosistem digital secara masif di seluruh layanan pemerintah dan pelayanan publik akan membantu upaya mitigasi terhadap kemungkinan risiko hukum bagi penyelenggara Pemkot Samarinda.
“Karena tingkat transparansi dan akuntabilitasnya sudah meningkat tajam. Dengan adanya jejak digital, semua transaksi bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” jelas dia.
Andi Harun menargetkan seluruh layanan publik di Kota Samarinda harus mengimplementasikan transaksi elektronik secara penuh paling lambat awal tahun 2026.
“Walaupun kita rata-rata menempati peringkat pertama di wilayah Kalimantan dan peringkat kedua di tingkat nasional setelah Bogor, tapi kita masih ada beberapa sektor yang harus segera ditransformasi menjadi full transaksi elektronik,” tandasnya. (adv/gs/DPRD Samarinda)
