SAMARINDA – Kepiawaian Pemerintah Kota Samarinda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengendalikan inflasi di Samarinda sudah terbukti teruji. Tak hanya mendapat penghargaan TPID award, juga mendapatkan penghargaan dana insentif dari pemerintah pusat.
Berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi ini dikupas Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi bersama Wakil Ketua DPRD Samarinda H Subandi dan Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Marnabas Patiroy dalam Dialog Publika di studio 1 TVRI Kaltim dengan tema Cegah Pemicu Inflasi di Samarinda, Rabu (8/3/2023).
“Kita bersyukurlah Samarinda, Pemerintah Kota dengan semua stakeholder ini mampu mengendalikan inflasi karena bagaimanapun juga inflasi ini penyakit yang berbahaya bagi ekonomi makro sebuah daerah dan kita bersyukur karena posisi tahun ini 5,2 persen itu di bawah daripada tingkat inflasi nasional mencapai 5,40 persen,” ungkap Rusmadi dalam dialognya yang dipandu Said Husein.
Dalam mengendalikan inflasi, kata Rusmadi, setiap minggu di hari Senin selalu dilakukan rapat koordinasi secara nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan setelah rakor secara virtual itu, dilanjutkan lagi rakor di tingkat daerahnya.
“Artinya ini mengindikasikan bahwa Indonesia aman inflasi terkendali, walaupun demikian kita ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya terkendali tetap harus waspada,” ucapnya.
Rusmadi menyampaikan Pemkot Samarinda sampai tahun terakhir 2022 diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat itu bentuk dana insentif daerah atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi di daerah.
“Tidak banyak memang, Rp19 miliar. Tapi dengan Rp19 miliar itu, kita belanjakan kembali bagaimana mengendalikan inflasi, selain membantu usaha kecil menengah kemudian salah satunya adalah kita berikan mobil inflasi juga motor inflasi,” beber Rusmadi.
Jadi, kata dia, dalam kondisi pasar selalu dalam pantauan yang tadi dilaporkan Dinas Perdagangan setiap hari.
“Jadi jam 10 kita sudah punya data, kalau misalnya di suatu wilayah kelurahan ada indikasi beras naik, kita harus cepat operasi. Kita bersyukurlah artinya upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi daerah ini tetap terjaga. Kalau bicara inflasi harus berstrategi, terutama terkait dengan tadi monitoring jangan lepas,” tegasnya.
Karena, lanjutnya, kenaikan harga itu sepanjang tidak merugikan masyarakat, kemudian kenaikannya tidak menimbulkan kenaikan bagi harga-harga yang lain normal.
“Inikan bicara soal suplay dan demand. Bagaimanapun juga bagi suplayer, bagi produsen apalagi petani nelayan pasti ingin juga harganya naik.Tapi naiknya itu misalnya ketika situasi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri seperti inikan wajar hanya karena permintaan yang tinggi. Hanya saja yang tidak boleh terjadi adalah kenaikan harga yang berlebih-lebihan. Disitulah pemerintah kota masuk untuk bagaimana produsen bisa dapat untung tetapi masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Marnabas menegaskan tugas mereka hanya tiga, bagaimana stok aman, harga rasional dan perlindungan konsumen. (ADV)
