SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau lahan lokasi pembangunan pelabuhan baru, Sabtu (20/4/2024). Pelabuhan penumpang akan dibangun di Jalan Kelapa Kelurahan Bukuan. Palaran. Dan, pelabuhan peti kemas di kawasan balik buaya Kelurahan Bentuas, seluas 35 hektar.
Sebelum meninjau lahan lokasi pelabuhan baru, Andi Harun melakukan pertemuan dengan PT Pelabuhan Samudra Palaran Jalan Diponegoro Samarinda.
“Sejalan telah diresmikannya Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), maka sebagai Kota penyangga IKN, Pemkot Samarinda terus berusaha melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya, membangun infrastruktur yang sangat strategis, yakni Pelabuhan yang lebih luas dan representatif,” ungkap Andi Harun.
Menurut dia, kapasitas TPK Palaran saat ini telah mencapai 300 ribu TEUs. Sehingga perlu dilakukan pengembangan untuk memenuhi kapasitas di masa mendatang.
“Salah satu diantara kesepakatan dulu, ketika pelabuhan pindah ke Palaran, seharusnya pelabuhan Yos Sudarso itu ditutup. Dan dipindah ke Palaran. Faktanya, kita belum berhasil membangun pelabuhan penumpang di Palaran. Sehingga, Pelabuhan Yos Sudarso belum bisa kita pindahkan ke Palaran. Karena kita belum memiliki pelabuhan penumpang,” ujar Andi Harun.
Dia menyampaikan bahwa pembangunan tersebut tanpa menggunakan APBD. Pemkot Samarinda telah melakukan kerjasama dengan PT Samudra Indonesia dan PT Pelindo milik BUMN, untuk membangun pelabuhan penumpang dan Pelabuhan Peti Kemas, dengan menggunakan skema business to business (B to B).
“Kalau lahan yang ada saat ini kita manfaatkan, maka penambahan fasilitas bakal terwujud. Seperti pergudangan dan parkir kontainernya. Dengan kapasitas bisa tercukupi untuk 100 hingga 150 tahun ke depan,” ungkap Andi Harun.
Apabila ini dapat diwujudkan, maka kata dia, pergerakan perekonomian di Samarinda mengalami peningkatan sangat luar biasa. Jika memiliki pelabuhan yang komprehensif, maka berbagai pengembangan usaha bisa dilakukan. Ini juga sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
“Tetapi, Pemkot juga menemui kendala baru. Yakni, keterbatasan akses jalan menuju ke lahan tersebut. Diperlukan pembebasan lahan milik masyarakat,” kata dia.
Sementara ini, Pemkot menghitung ada sekitar 42 rumah milik masyarakat masuk ke dalam peta bidang perencanaan untuk membuka jalan yang dibutuhkan.
“Sebagai pemerintah, memiliki kewajiban memberikan akses jalan. Saya telah memerintahkan Camat dan Lurah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPKAD, untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi rumah maupun tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam peta bidang tersebut,” tegas Andi Harun.
Soal potensi pendapatan daerah, Andi menyatakan pihaknya akan masuk dalam kerjasama ketiga belah pihak. Sebab, Pemkot Samarinda memiliki saham di TPK Palaran. Bentuknya Golden Share, 26.5 persen.
“Saya mendorong ada B to B antara PT REI (Real Estate Indonesia) dengan PT Samudera Indonesia. Sebagai penengahnya ada KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebagai regulator. Kita harapan pembangunannya tahap 1 bulan Juni ini segera terwujud,” kata dia. (ADV)
