KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono mengklaim angka stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan. Berdasarkan catatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kasus stunting pada tahun 2022 tembus di angka 17,46 persen, Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 16,39 persen.
Melihat grafik tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun optimis angka stunting bisa menurun di bawah 15 persen pada akhir 2024. “Saya optimis tahun ini angka stunting atau gagal tumbuh fisik anak akibat kurang asupan gizi bisa di bawah 15 persen,” kata Sunggono, Senin (1/4/2024).
Sunggono mengatakan bahwa program dan kegiatan yang berkelanjutan serta terus menerus dalam upaya penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkomitmen kuat agar tercipta generasi emas yang akan menjadi generasi penerus bangsa,” kata dia.
Menurutnya, salah satu kegiatan prioritas dalam penurunan stunting adalah dilakukan audit kasus stunting. Pada prinsipnya merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
Menurut dia, tujuannya untuk mengidentifikasi atau menyeleksi kasus stunting dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia dengan kelompok sasaran yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/ nifas dan bayi berusia di bawah dua tahun atau bayi berusia di bawah lima tahun.
Pada kegiatan ini Sebagai kelanjutan dari audit kasus stunting yang telah dilakukan selama semester II tahun 2023. Data yang di dapat pada hari ini akan dibahas bersama para pakar dengan harapan nantinya akan dirumuskan bersama intervensi dan tindak lanjut agar insiden stunting tidak bertambah dan akan terjadi penurunan kasus sebagaimana target yang ditetapkan.
Hal tersebut akan diwujudkan dengan memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah(OPD). Mengingat, selama ini masih ada OPD yang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal menekan angka stunting.
“Ada beberapa arahan atau rekomendasi dari BPK, bahwa OPD harus bisa turunkan stunting,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun sudah menetapkan 48 lokus desa yang bakal disasar dalam penanganan stunting. Ada cara dan indikator penetapan desa yang menjadi lokus tersebut. “Penetapan lokus, ditangani oleh Dinas Kesehatan Kukar,” sebutnya.
Dalam hal pendataan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan memakai data Desa Kelurahan Presisi dengan mencacah data yang lengkap, bukan hanya berdasarkan sampel di desa/kelurahan yang ditemukan kasus stunting.
“Pendataan di survey secara lengkap. Penurunan angka stunting mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia,” pungkasnya.
Di tengah upaya nasional untuk mengatasi stunting, melalui Rembuk Stunting 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memyatakan perjuangan melawan stunting masih berlangsung.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan untuk mengurangi angka stunting masih berat.
Dengan 48 titik fokus intervensi stunting, Kukar berupaya keras untuk mencapai target di bawah 16%. Langkah ini didukung oleh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami berada di jalur yang benar, tetapi perjalanan masih panjang. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin dapat mencapai tujuan kami,” ujar Sunggono.
Sunggono menegaskan Pemkab Kukar, dengan semangat dan dedikasi, terus berjuang untuk masa depan yang lebih sehat bagi anak-anaknya. (ADV/DISKOMINFO KUKAR)
