SAMARINDA – Pemerintah telah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Nursobah bahwa ada beberapa hal fatal dalam APBN, sehingga selalu naik, baik BBM maupun hutang.
Pertama, Pemerintah salah prediksi dalam satuan harga minyak dunia. Kedua, pemerintah tak mampu menahan jebolnya angka produksi minyak nasional. Padahal terlalu banyak lubang kebocoran jika berbasis hitungan angka produksi.
Ketiga, pemerintah tak menggunakan peluang “Windfall” sebagai salah satu instrumen penguat meski tak seberapa. Keempat, Pemerintah menjadi tunggangan banyak pihak dengan sangat tega selalu korbankan rakyat.
Kelima, pemerintah tak solid dan serius dalam mencari solusi efektif dan kreatif. Keenam, Pemerintah dan DPR RI terlalu yakin pembangunan infrastruktur selalu bisa dilakukan penuh kendali anggaran. Ketujuh, pemerintah dan DPR RI selalu meloloskan angka hutang konsumtif tetapi abai terhadap upaya menutupi hutang dan sengsara rakyat.
“Kedelapan, terlalu kasar jika menyebut pemerintah under capasity tapi perulangan dilakukan berbilang tahun tak kunjung solusi kecuali menambah hutang,” kata dia.
Kemudia, sembilan, pemerintah abai menyelesaikan masalah kecil internal dengan merawat konflik bahkan terkesan mendrive konflik sebagai pengalihan isu. Sepuluh, berkali kali disebut jebol APBN tapi tak mau likuidasi lembaga atau BUMN tak efektif dan manfaat sebagaimana banyak usulan pakar ekonomi dan pemerintahan.
Sebelas, APBN sejatinya untuk rakyat Indonesia dengan segala SDA yang diwariskan. Tapi selalu jadi santapan asing dan aseng. Dan, dua belas, pemerintah fatal dan tak efektif. Sebaiknya tak lagi berpikir memimpin. Tapi harus dipimpin dengan membiarkan sejarah menemukan dan menentukan orang orangnya yang akan menjadi lokomotive bangsa.
“Seharusnya kita nikmati bukan menyengsarakan kita semua,” kata Nursobah. (ADV)
